Public Hearing Program Prabowo Subianto Hadirkan Sejumlah Menteri, Ini Kata Hasan Nasbi!

Kantor Komunikasi Kepresiden atau Presidential Communication Office (PCO) bekerjasama dengan DPP Gempita (Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air) menggelar diskusi bertajuk 'Public Hearing'.

Mengangkat tema 'Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil' diskusi berlangsung di Hotel Movenpinck Jakarta City Pecenongan Jakarta Pusat Rabu (28/5/20259).

Turut hadir Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono, Ketua DPP Gempita (Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air), Alfonso FP dan dipandu oleh Wakil Ketua DPP Gempita Roso Daras.

Baca Juga: Menkes: Pemerintah Fokus Naikkan Tipe RS dari D ke C di Daerah Pelosok

Diskusi bertajuk Public Hearing diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Jakarta Philharmonic - Choir serta pertunjukan dari tadi seni Swara Nusantara.

Pemerintah Berupaya Keras Wujudkan Janji Semasa Kampanye

Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi. [FT News]

Baca Juga: Istana Tidak Mau Dikaitkan dengan Teror Kepala Babi: Dimasak Saja!

Hasan Nasbi sebagai pembuka menyebutkan, jika pemerintah sejauh ini terus berupaya keras mewujudkan janji-janji yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto semasa kampanye.

"Kita ingin tunjukan di masyarakat secara keseluruhan bahwa pemerintah memang sudah bekerja keras, pemerintah sudah mewujudkan janji-janji kampanye bukan lagi cepat tetapi ngebut. Dan baru enam bulan tetapi sudah banyak dikerjakan oleh pemerintahan Pak Prabowo," ujar Hasan Nasbi dalam sambutannya.

Hasan juga menegaskan, saat ini pemerintah terus mendorong program sosial, penerima manfaat petani, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi kebutuhan masyarakat.

Masih menurut Hasan Nasbi, Presiden Prabowo Subianto berupaya keras untuk mengentaskan kemiskinan, serta sejumlah masalah di bidang pendidikan hingga pertanian.

"Penerima manfaat menurut bansos triwulan kedua sudah dan itu puluhan juta. Penerima manfaat pertanian itu puluhan juta, kartu Indonesia Pintar biaya nggak dipotong," jelas Hasan.

Public Hearing Momen Beri Masukan dan Kritik

Tampak hadir dalam acara Public Hearing, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. [FT News]

Di akhir kalimat, Hasan berharap agar penerima manfaat hadir dalam diskusi Public Hearing dapat memberikan masukan ataupun kritik langsung kepada menteri-menteri terkait.

"Panggung ini akan juga penerima manfaat dapat menyampaikan masukan atau kritik karena kami terbuka. Hari ini penerima manfaat bertemu dengan pengeksekusi atau pengambil kebijakan," tutur Hasan.

Diketahui, diskusi Public Hearing kali ini menghadirkan sejumlah masyarakat penerima manfaat perlindungan sosial (Perlinsos), kredit usaha rakyat (KUR) serta cek kesehatan gratis (CKG), manfaat pertanian dan manfaat pendidikan.

Sesuai rencana, Publicy Hearing akan digelar dua kali selama satu tahun dengan membahas kebijakan-kebijakan di era pemerintahan Prabowo Subianto. (Reporter : Selvianus Kopong Basar)