Menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Fokus pada Gizi Anak dan Pencegahan Pernikahan Dini
Nasional

DPP Gempita (Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air) kembali menggelar diskusi bertajuk Double Check pada Sabtu (9/8/2025) di Cemara Galeri 6, kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.
Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Tenaga Ahli Utama PCO Chacca Anissa, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Ketua DPP Gempita Alfonso FP. Diskusi dipandu oleh Wakil Ketua DPP Gempita, Roso Daras.
Fokus Pemerintah pada Program Prioritas Presiden
Double check (Youtube)
Baca Juga: Menkes: TBC Sebabkan Dua Orang Meninggal Setiap Lima Menit
Dalam pemaparannya, Isyana Bagoes Oka menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus menggenjot program asca cita yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Salah satu program unggulan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak-anak. Program ini menyasar anak usia dini, balita non-PAUD, hingga ibu hamil dan menyusui.
“Semua langkah dimulai dari sekarang. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah memulai dari anak usia dini. Selain MBG, ada cek kesehatan, kecuali untuk anak-anak sekolah,” ujar Isyana.
Baca Juga: Diskusi Double Check Perdana Digelar, Angkat Isu Terkait Pemerintahan Prabowo Subianto serta Program MBG
Ia menekankan, peningkatan sumber daya manusia harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. “Semua keluarga punya tantangannya masing-masing. Melalui MBG dan program lainnya, kami ingin hadir membantu, terutama untuk balita di bawah usia dua tahun,” tambahnya.
Pencegahan Pernikahan Dini dan Peningkatan Ekonomi
Double Check (Youtube)
Sementara itu, Veronica Tan menyoroti pentingnya pencegahan pernikahan di usia dini. Pemerintah menargetkan penurunan angka pernikahan anak di bawah usia 18 tahun menjadi 8,74% pada 2024.
Menurut data UNICEF, persentase pernikahan anak di Indonesia pada 2023 tercatat 6,92%, turun dari 8,06% pada 2022.
“Kami mencegah pernikahan dini. Di Jawa Barat, ada yang sampai punya 10 anak. Hal ini kami telusuri,” ungkap Veronica.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini harus dibarengi dengan peningkatan ekonomi masyarakat. “Banyak yang menikah dini karena faktor ekonomi. Jadi kami fokus juga pada penguatan ekonomi,” katanya.
Diskusi Double Check ini akan menjadi agenda rutin mingguan DPP Gempita, membahas berbagai isu nasional dan menghadirkan narasumber dari kementerian terkait. Pekan depan, topik diskusi akan mengangkat isu-isu lain seputar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.