Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Pembicaraan dengan Jaksa Agung Soal Penegakan Hukum

Nama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tengah mencuri perhatian publik setelah sebuah rekaman video dirinya beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, Purbaya tampak berbicara secara terbuka mengenai perbincangannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang menyinggung soal penegakan hukum bagi para pegawai kementerian yang terjerat kasus korupsi.

Unggahan video itu pertama kali mencuat di akun Instagram @lambegosiip, dan sejak saat itu menjadi bahan pembicaraan hangat di dunia maya.

Baca Juga: Terungkap! Plat RI 19 yang Viral Ternyata Digunakan oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa

Percakapan Serius tentang Penegakan Hukum

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mengaku Kini Berhati Hati Bicara. [Instagram @Menkeuri]Dalam penuturannya, Purbaya mengisahkan bagaimana Jaksa Agung sempat menanyakan pendapatnya terkait tindakan hukum terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak maupun Bea Cukai yang terlibat pelanggaran.

“Saya sempat ditanya oleh Jaksa Agung, ‘Pak, bagaimana kalau ada orang dari Ditjen Pajak atau Bea Cukai yang bermasalah secara hukum?’” ujar Purbaya dalam rekaman tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, Purbaya menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia mengaku sempat terkejut dengan maksud pertanyaan tersebut.

Baca Juga: Viral! Warganet Serukan Kasih Jalan untuk Mobil Plat RI 19, Milik Siapa?

“Saya sempat berpikir, apa maksudnya boleh tidak dihukum? Tentu tidak. Siapa pun yang bersalah harus diproses sesuai hukum. Semua orang sama di hadapan hukum,” tegasnya.

Ungkap Pola Perlindungan bagi Pegawai Bermasalah

Menteri Purbaya saat ini menjadi sorotan di media sosialPurbaya kemudian mengungkap hal yang cukup mengejutkan. Dari percakapannya itu, ia mulai memahami adanya kebiasaan lama di mana sebagian pegawai Kementerian Keuangan yang terlibat korupsi justru mendapat perlindungan dari pihak atas.

Menurutnya, praktik tersebut dilakukan dengan dalih menjaga stabilitas penerimaan negara.

“Ternyata sebelumnya, kalau ada kasus pegawai pajak atau bea cukai, sering kali ada intervensi agar kasusnya tidak diusut. Alasannya supaya pendapatan negara tidak terganggu,” jelas Purbaya.

Ia menilai, praktik seperti itu hanya memperburuk keadaan dan menumbuhkan budaya menyimpang di lingkungan birokrasi. “Kalau seperti ini, bukan hanya moral hazard yang terjadi, tapi malah seperti diberi dorongan untuk berbuat salah,” ujarnya dengan nada tegas.

Respons Warganet dan Harapan untuk Reformasi

Pernyataan blak-blakan Purbaya tersebut langsung menuai reaksi positif dari masyarakat. Banyak warganet yang memberikan dukungan dan pujian atas sikap jujur serta keberaniannya mengungkap realita yang terjadi.

Komentar seperti “Tetap amanah dan istiqamah ya, Pak Pur,” serta “Semoga Bapak sehat selalu dan makin banyak pejabat yang berani seperti Bapak,” membanjiri kolom komentar media sosial.

Selain dukungan moral, sebagian masyarakat juga berharap agar langkah Purbaya menjadi momentum penting bagi reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Mereka menilai, sikap terbuka dan transparan seperti yang ditunjukkan Purbaya adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara.

Penegasan Integritas dan Harapan Perubahan

Purbaya menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa dirinya berkomitmen untuk mendorong perubahan di tubuh Kementerian Keuangan. Ia ingin memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran, sekecil apa pun, tidak lagi ditoleransi.

Menurutnya, langkah bersih-bersih harus dilakukan demi menjaga marwah institusi dan kepercayaan rakyat.

“Negara ini tidak akan maju jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua harus bertanggung jawab atas tindakannya,” pungkasnya.