Said Abdullah: Pemerintah Bisa Gunakan Rp4 Triliun Dana On Call untuk Bencana Sumatera

Penanganan bencana di Sumatera meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, masih dilakukan. Belum bisa maksimal lantaran masih ada sejumlah wilayah terisolir, hanya bisa diakses dari jalur udara. Termasuk dalam mendistribusikan bantuan, masih belum merata.

Melihat kerusakan luar biasa terjadi akibat banjir bandang dan longsor, diperlukan dana cukup besar untuk menanganinya. Berdasarkan data sementara bencana dahsyat ini menelan korban jiwa lebih 800 orang, ratusan orang hilang, ribuan luka-luka. Masyarakat juga terpaksa harus mengungsi karena selain lokasi bencana yang tak dapat ditinggali juga rumah yang rusak berat, bahkan hilang karena bencana.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk memanfaatkan alokasi dana darurat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Baca Juga: Viral Beras Berceceran Akibat Airdrop: Terpaksa karena Kondisi tak Memungkinkan Pendaratan

“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkapnya melalui rilis yang dilansir laman DPR, Kamis (4/12/2025).

Dia mengatakan, dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana. Pemanfaatan itu, lanjut Said bisa dilakukan mengingat jumlah korban meninggal dan luka berpotensi terus bertambah, serta ribuan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Alat berat digunakan untuk membuka akses di daerah bencana [Foto: BNPB]“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

PascaTanggap Darurat, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Baca Juga: DPR Minta Investigasi Tragedi Kanjuruhan Libatkan FIFA

Lebih lanjut, Said mengatakan, anggaran On Call juga dapat digunakan untuk kebutuhan program pascatanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi. Program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyears, yakni anggaran pada 2026 dan seterusnya karena kebutuhan program ini sangat besar.

Kebutuhan rehabilitasi tersebut seperti untuk memulihkan berbagai layanan umum, yakni rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintah, tempat ibadah dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.

Sementara itu, kebutuhan rekonstruksi dapat digunakan untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum, baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, hingga pasar yang rusak.

“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang besar lagi,” ungkapnya

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. [Foto: dok DPR/ Mahendra/oji]Penjarahan Pertokoan dan Gudang Bulog

Dalam Jangka Pendek, lanjutnya, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan. “Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan ‘penjarahan’ di pertokoan dan gudang Bulog,” katanya.

Ia meyakini kondisi warga yang belum mendapatkan layanan tanggap darurat layak memicu tindakan tersebut. “Tindakan itu merupakan upaya mempertahankan hidup mereka. Saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,”ungkapnya.

Said juga meminta pemerintah menyegerakan kebutuhan tanggap darurat lebih masif, seperti tempat pengungsian yang layak untuk tempat tinggal sementara, suplai kebutuhan makanan, mandi cuci kakus (MCK), selimut dan pakaian.

Dia juga meminta kelompok rentan, sepeti anak-anak mendapatkan layanan trauma healing. Pada saat yang sama, perlu dilakukan search and rescue yang masif dan terus menerus untuk menemukan korban yang hilang.