TikTok Siapkan Bukti untuk Melawan AS

FTNews - Platform media sosial TikTok sedang melakukan banding untuk melawan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang telah mengesahkan aturan yang merugikan mereka. Untuk memperkuat argumen mereka, anak TikTok sedang mengumpulkan bukti untuk melawan AS di meja pengadilan nanti.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menandatangani sebuah UU yang memaksa ByteDance, induk perusahaan TikTok, untuk menjual TikTok. Dengan batasan waktu 19 Januari 2025. Jika tidak, maka AS akan melarang media sosial tersebut untuk beroperasi di pasar aplikasi dan perusahaan hosting web di AS.

Hal ini berawal dari ketidak percayaan Pemerintah AS terhadap ByteDance, yang merupakan berasal dari China. Mereka menuduh perusahaan tersebut memberikan data pribadi kepada Pemerintah China.

Baca Juga: Hati-hati! Virus Brokewell Bisa Kuras Rekening

Sontak, TikTok dan ByteDance membantah atas tuduhan tersebut. Namun, bantahan tersebut dihiraukan oleh Pemerintah AS dan tetap mengesahkan UU tersebut.

Kini TikTok mengajukan banding dan Pengadilan AS di Distrik Columbia memberikan mereka kesempatan untuk membeladirinya pada September 2024 nanti. Kini, mereka sedang mengumpulkan bukti untuk memperkuat argumennya di pengadilan nanti.

Algoritma yang Berbeda

Baca Juga: Bocah Temukan Bebek Karet di Pantai, Bukti Kejahatan Lingkungan

Ilustrasi media sosial TikTok. Foto: canva

Mengutip dari Reuters, saat ini TikTok di tengah membuat salinan dari algoritma rekomendasi pada 170 juta penggunanya di AS sebagai barang bukti. Hal ini untuk menunjukan bahwa pengoperasian dari media sosial ini secara independen dari ByteDance.

ByteDance pun memiliki sebuah media sosial yang mirip seperti TikTok yang bernama Douyin. Namun, media sosial ini diperuntukan para penduduk China saja.

Dengan salinan tersebut, mereka berharap dapat membuktikan bahwa TikTok bekerja secara independen tanpa campur tangan sistem yang Douyin gunakan. Sehingga, dapat menghilangkan tuduhan yang berkaitan dengan pengguna Douyin di China.

Rencana memberikan gambaran mengenai seperti apa pemisahan teknis operasi TikTok di AS. Juga, menunjukkan sejauh mana TikTok akan berupaya mengatasi risiko politik bipartisan yang dihadapinya. 

Presiden AS Biden dan para pendukung undang-undang tersebut berpendapat bahwa TikTok memberi Beijing terlalu banyak akses. Terutama pada data, informasi yang dapat digunakan untuk memata-matai atau memengaruhi pengguna TikTok di AS.