Tolak UMP 2026, Ribuan Buruh Akan Gelar Demo di Depan Istana Negara dan DPR Pagi Ini

Rencana aksi demonstrasi buruh kembali mencuat menjelang akhir tahun. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar unjuk rasa di Istana Negara dan Gedung DPR RI pada Senin, 29 Desember 2025, sebagai bentuk penolakan terhadap penetapan upah minimum 2026.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi tersebut akan dilakukan selama dua hari berturut-turut, yakni pada 29 dan 30 Desember 2025. Demonstrasi difokuskan pada penolakan UMP DKI Jakarta 2026 serta kebijakan upah minimum sektoral di Jawa Barat.

“Pada 29 Desember, aksi diperkirakan diikuti sekitar 1.000 buruh dengan titik kumpul di Patung Kuda pukul 10.00 WIB,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, dikutip Minggu (28/12/2025).

Baca Juga: Tabel Besaran UMP Jakarta 10 Tahun Terakhir, Tahun Depan Naik Jadi Rp 5,7 Juta

Aksi hari pertama akan dilakukan secara terpusat di kawasan Istana Negara dan DPR RI. Sementara itu, pada Selasa (30/12/2025), Said mengklaim sedikitnya 10.000 buruh akan turun ke jalan, disertai rencana konvoi sepeda motor dari berbagai wilayah Jawa Barat menuju Jakarta.

Tuntutan utama aksi tersebut adalah revisi UMP DKI Jakarta 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. KSPI menilai angka tersebut masih berada di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta yang mencapai sekitar Rp5,89 juta.

Baca Juga: Cek Daftarnya! UMP 2026 di 38 Provinsi, Ada yang Naik 9 Persen

“Jika kita menggunakan acuan KHL sebesar Rp5,89 juta saja, maka penetapan UMP Jakarta sebesar Rp5,73 juta masih kurang Rp160 ribu,” ujar Said Iqbal.

Ilustrasi gaji buruh. [Pexels]ia juga menuntut pemberlakuan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta sebesar 2 hingga 5 persen di atas KHL.

Selain Jakarta, KSPI turut menyoroti kebijakan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Jawa Barat. Penetapan UMSK oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai mengubah dan menghilangkan rekomendasi sejumlah bupati dan wali kota.

“Alasan potensi PHK yang digunakan tidak berdasar, karena pada tahun sebelumnya setelah adanya intervensi pemerintah pusat, tidak terjadi PHK sebagaimana yang dikhawatirkan,” kata Said.

Dedi Mulyadi ikut disorot jelang demo buruh 29 Desember ini.Tak hanya menggelar aksi, KSPI juga berencana menempuh jalur hukum. Said menyebut pihaknya akan menggugat penetapan UMP DKI Jakarta dan UMSK Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta mengkaji gugatan serupa di provinsi lain.

Hingga kini, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 36 provinsi telah mengumumkan UMP 2026. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi, sementara Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan besaran UMP terendah.

Menjelang rencana demonstrasi tersebut, aparat keamanan diperkirakan akan menyiapkan langkah pengamanan di sekitar Istana Negara dan Gedung DPR RI. Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi buruh berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas publik lainnya.