Tony Blair Temui Presiden Jokowi, Bahas Investasi di IKN

FTNews - Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, bertamu ke Istana Merdeka untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (18/4). 

Tidak sendirian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas juga menemani Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan ini, mereka membahas serangkaian inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia.

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

Selepas pertemuan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa terdapat kesepakatan penting dari pertemuan tersebut. Termasuk, rencana pembangunan fasilitas panel surya di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan Persatuan Emirat Arab kerjakan.

“Kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini,” ungkap Bahlil.

Ia menambahkan bahwa Tony Blair akan memfasilitasi inisiatif ini yang merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi terbarukan dan logistik.

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

Selain itu, mereka juga membahas mengenai rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia. Harapannya, hal ini dapat menjadi sumber devisa baru untuk negara.

“Kami berbicara tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70 (persen) dalam negeri, 30 (persen) luar negeri,” jelas Bahlil.

Percepatan Transformasi Digital

Ilustrasi transformasi digital. Foto: Canva

Mengenai transformasi digital, MenPAN RB Abdullah Azwar Annas mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi.

Oleh karena itu, Indonesia bekerja sama dengan Tony Blair Institute dan melakukan studi ke negara-negara dengan transformasi digitalnya yang sudah maju.

“Begitu kami diminta Bapak Presiden untuk mengkoordinasi transformasi digital, Tony Blair ke kantor Kemenpan RB,” ungkap Abdullah.

“Beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi,” imbuhnya.

Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan khusus terkait pengintegrasian layanan digital melalui portal nasional. Harapannya, akan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

“Sekarang ini begitu banyak aplikasi. Ada 27 ribu aplikasi dan setiap inovasi selama ini membuat aplikasi. Jadi yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan, tapi mempersulit rakyat,” jelas sang MenPANRB.