Viral Ucapan 'Silakan Demo', Sudewo Klarifikasi: Saya Tak Tantang Rakyat

Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, turun ke jalan dan memadati area kantor DPRD dalam aksi damai menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Aksi ini mencuri perhatian publik secara nasional setelah sebuah video yang menampilkan pernyataan Bupati Pati, Sudewo, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Sudewo dianggap menantang masyarakat untuk menggelar demonstrasi.

Baca Juga: Respons Presiden Prabowo Subianto Soal Polemik Bupati Pati Sudewo yang Naikkan PBB 250 Persen

Massa membawa berbagai spanduk dengan tulisan seperti “PBB Naik, Rakyat Menjerit” dan “Bupati Jangan Tantang Kami, Dengarkan Kami!”.

Meski jumlah peserta diperkirakan mencapai puluhan ribu orang, aksi berjalan tertib namun penuh semangat.

Kebijakan Dinilai Tidak Peka terhadap Kondisi Ekonomi Rakyat

Baca Juga: Biografi dan Agama Bupati Pati Sudewo, Kena Sengat Wamendagri Buntut Goyangan Trio Srigala

Demo Bupati Pati (X) Kebijakan kenaikan PBB dinilai tidak tepat waktu, mengingat banyak warga masih berjuang di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.

Harga komoditas pertanian yang fluktuatif dan hasil panen yang tidak menentu semakin memperburuk kondisi finansial masyarakat.

Di tengah tekanan ekonomi nasional, keputusan menaikkan pajak dianggap sebagai beban tambahan, terutama bagi petani dan pelaku usaha kecil. Hal ini memicu kemarahan warga yang merasa kebijakan tersebut tidak memihak kepada rakyat kecil.

Pernyataan Bupati Jadi Sorotan, Picu Reaksi Warganet

Demo Bupati Pati (X) Aksi demo ini juga dipicu oleh beredarnya potongan video Bupati Pati, Sudewo, yang menyampaikan pernyataan seolah-olah menantang warga untuk berdemo.

Meskipun Sudewo telah memberikan klarifikasi bahwa ucapannya disalahartikan, video tersebut telah terlanjur menyebar luas dan menuai reaksi negatif dari publik, khususnya di media sosial.

Banyak netizen menyayangkan gaya komunikasi seorang pemimpin daerah yang seharusnya merangkul aspirasi masyarakat, bukan justru memprovokasi.

Desakan Dialog Terbuka dan Pemerintahan yang Aspiratif Kritik tak hanya datang dari masyarakat, namun juga dari tokoh publik dan anggota DPRD Kabupaten Pati. Mereka menilai kebijakan pajak seharusnya dirumuskan melalui musyawarah dan dialog terbuka dengan masyarakat, bukan diputuskan secara sepihak.

Menurut para tokoh tersebut, kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus disusun secara partisipatif dan mempertimbangkan suara rakyat. Pemerintah daerah diharapkan lebih terbuka terhadap masukan serta memperbaiki pendekatan komunikasi dengan warganya.