Antisipasi Ancaman Bencana Hidrometeorologi Basah, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Adanya potensi curah hujan tinggi pada akhir tahun 2024 membuat pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah cepat untuk melakukan upaya mitigasi.

Menko PMK Pratikno mengatakan pemerintah akan berupaya melakukan mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana yang disebabkan oleh curah hujan tinggi.

"Akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB dan BMKG modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan tidak bisa meniadakan tidak mungkin tapi mengurangi," katanya, kemarin.

Baca Juga: BNPB-TNI AD Sepakati Sinergi Penguatan Tangani Bencana

"Kesiapsiagaan petugas teknis di lapangan, jangan sampai lengah. Apel siaga akan terus dilakukan secara rutin. Dalam minggu ini akan dibentuk posko bersama, pihak-pihak terkait di BNPB agar mudah dimonitor dari waktu ke waktu," sambungnya.

Rapat Tingkat Menteri (RTM) Antisipasi Curah Hujan di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). [dok BNPB]

Dirinya berharap dari sejumlah langkah yang telah diupayakan dapat meminimalisir dampak yang akan datang.

"Seandainya banjir tidak terhindarkan, kita siap siaga untuk merespon cepat agar beban masyarakat bisa diminimalisir," ujarnya.

Baca Juga: BNPB Bersama Komisi VIII DPR RI Tinjau Penanganan Warga Terdampak Banjir di Bojongsoang

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menjelaskan, operasi modifikasi cuaca (OMC) menjadi salah satu langkah efektif dalam rangka mengurangi curah hujan yang turun.

"Kita harapkan bisa mengurangi jumlah hujan yang turun secara ekstrem, yang kita lihat di Jakarta satu dua hari ini salah satu bukti bahwa OMC tepat atau berhasil dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu, BNPB akan memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan khususnya bagi BPBD yang daerahnya berpotensi terjadi banjir.

"BNPB siap memberikan penebalan logistik dan pralatan dan anggaran, mekanisme ada sesuai perundang-undangan," cetusnya.

Khusus Jawa Barat, kata Suharyanto, telah diberikan dukungan tersebut beberapa waktu lalu. Namun, pihaknya tetap akan memberikan kembali jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi.

Upaya lainnya adalah dengan melakukan apel kesiapsiagaan baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Apel ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kekuatan sarana dan pra sarana serta kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah dalam menghadapi potensi bencana banjir.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto. [dok BNPB]

"Segera laksanakan apel kesiapsiagaan, di beberapa wilayah sudah, Jakarta Jawa Barat Banten, yang belum segera laksanakan. Untuk aktifkan kembali sarana pra sarana dan personil dalam rangka mengatasi kemungkinan banjir besar," jelas Suharyanto.

Dirinya mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan agar segera bergabung dalam Posko yang ada di BNPB guna berkoordinasi dalam penanganan secara bersama-sama yang lebih efektif.

"BNPB mempunyai sarana yang cukup lengkap untuk monitor perkembangan situasi bencana, masing-masing kementerian lembaga terkait mengirimkan personelnya. Kami akan bersurat, personelnya duduk bersama di BNPB supaya setiap adanya perkembangan terkait bencana kita bisa secara cepat dan efektif meresponnya," pungkasnya.