Apa Itu PPATK? Instansi Pemerintah yang Main Blokir Rekening Dormant

Nama PPATK menjadi berbincangan publik terutama di media sosial. Hal itu karena kebijakan pemblokiran rekening bank dormant atau tidak dipergunakan dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah melalui PPATK memblokir rekening dormant untuk mencegah aliran uang ilegal seperti pencucian hingga terkait perjudian. Namun imbasnya, ternyata banyak rekening warga terblokir Lalu banyak pertanyaan, apa itu PPATK?

Profil PPATK

Baca Juga: Viral TKW di Hongkong Tak Bisa Pulang Setelah Rekeningnya Rp30 Juta Diblokir PPATK

PPATK. (Instagram @ppatk_indonesia)

PPATK merupakan kepanjangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam bahasa Inggris, lembaga ini disebut Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC).

PPATK adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas intelijen keuangan. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2002 untuk mencegah dan memberantas aliran keuangan ilegal yang diduga sebagai pencucian uang dan menyediakan informasi tentang pendanaan teroris.

Baca Juga: Viral Rekening Ustaz Das'ad Latif Diblokir PPATK saat Mau Ambil Uang untuk Pembangunan Masjid

Pada tahun 1997, Indonesia secara resmi menandatangani dan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Sebagai salah satu negara penandatangan, Indonesia wajib menganggap pencucian uang sebagai tindak pidana.

Selain itu, Indonesia juga harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi, melacak, atau menyita uang terkait peredaran gelap narkotika. Pada tahun yang sama dengan ratifikasi tersebut, dibentuk pula Kelompok Asia/Pasifik untuk Pencucian Uang , yang secara resmi diikuti oleh Indonesia pada tahun 2000.

Pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diterbitkan untuk semakin memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan PPATK resmi dibentuk.

Sejak tahun 2010, PPATK diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Mandat PPATK diperluas pada tahun 2013 untuk memberikan informasi mengenai pendanaan terorisme oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

Tugas dan Fungsi PPATK

PPATK. (Instagram @ppatk_indonesia)

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

2. Manajemen data dan informasi

3. Pengawasan atas kepatuhan pihak pelapor

4. Menganalisis atau menyelidiki transaksi keuangan yang memiliki alasan yang cukup untuk mencurigai adanya hubungan dengan tindak pidana pencucian uang atau kejahatan lainnya.

Sementara itu, PPATK juga berwenang

PPATK antara lain berwenang:

1. Memperoleh data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berwenang mengelola data dan informasi

2. Tentukan panduan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan

3. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah tindak pidana pencucian uang

4. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk mencegah pencucian uang

5. Mewakili pemerintah dalam organisasi atau forum internasional yang terkait dengan intelijen keuangan

6. Memberikan pelatihan dan pendidikan dalam pencegahan pencucian uang.