ASN Malas Siap-siap! Dedi Mulyadi Akan Umumkan Daftarnya di Media Sosial

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan terobosan berani untuk mendorong etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Bukan sekadar teguran internal, ia memilih media sosial sebagai panggung akuntabilitas.

Mulai 1 November 2025, daftar pegawai dengan kinerja terburuk akan diumumkan secara terbuka.

Baca Juga: Bocorkan ke Sherly Tjoanda, KDM Sebut Maula Akbar dan Putri Karlina Menikah 16 Juli

“Setiap bulan nanti bisa dilihat. Pegawai dengan tingkat kehadiran rendah dan kinerjanya buruk akan diumumkan di media sosial,” tegas Dedi, dikutip dari Antara.

Menurutnya, publikasi ini bukan untuk mempermalukan, melainkan sebagai “shock therapy” agar ASN lebih disiplin dan produktif.

Evaluasi Ketat, Bukan Sekadar Hukuman

Dedi Mulyadi

Baca Juga: Fakta Video Viral Guru PNS dan Dua Murid Berdurasi 2 Menit 20 Detik di Media Sosial

Dedi menegaskan, pemantauan kinerja ini akan didasarkan pada standar capaian yang jelas di tiap unit kerja, sehingga hasil evaluasi tidak bersifat subjektif. Pegawai yang masuk kategori “bermasalah” akan dievaluasi lebih lanjut, bahkan bisa dipindahkan ke bidang yang sesuai dengan potensinya.

“Orang digaji kan harus ada produk. Kalau digaji enggak ada produk, ngapain?” ujarnya.

Jika perbaikan tidak kunjung terlihat, opsi tegas seperti pengurangan tanggung jawab hingga pemberhentian bisa ditempuh. Faktanya, lebih dari 20 ASN sudah diberhentikan sebelumnya, meski tanpa publikasi.

Reward and Punishment: Kinerja Baik Akan Dihargai

Dedi Mulyadi

Kebijakan ini tak hanya bicara soal hukuman. Dedi juga menekankan penerapan sistem reward and punishment. ASN dengan prestasi dan dedikasi tinggi akan mendapatkan apresiasi.

Dengan begitu, birokrasi di Jawa Barat diharapkan lebih adil, kompetitif, dan benar-benar berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Transparansi melalui media sosial menjadi babak baru bagi tata kelola ASN. Kebijakan ini juga mencerminkan filosofi kepemimpinan Dedi yang lugas: setiap rupiah gaji yang diterima ASN harus sebanding dengan kontribusi nyata untuk rakyat Jawa Barat.