Viral ASN Petojo Selatan Pamer Gaya Hedon, Netizen Pertanyakan Asal Kekayaan

Dunia maya kembali dibuat heboh oleh unggahan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat, yang diduga gemar memamerkan gaya hidup mewah.

Foto-foto bernuansa hedon yang tersebar di media sosial langsung memantik perdebatan publik soal etika, transparansi, hingga asal-usul kekayaan sang pejabat.

Jejak Digital yang Bikin Heboh

Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2025 Dimulai September, Ini Sektor Prioritasnya

Keramaian bermula dari unggahan akun gosip Instagram @mimi.julid pada 1 Oktober 2025. Akun tersebut menampilkan tangkapan layar Instagram pribadi bernama @fbrwaldi, berisi foto liburan ke destinasi eksotis dan pose bersama sepeda mewah bernilai puluhan juta rupiah.

Salah satu unggahan berbunyi, “Menyala sepeda mahalku,” yang kemudian disindir akun gosip itu dengan komentar pedas: “Bukti gaji ASN ternyata sangat mencukupi ataukah… hanya Tuhan, dia, dan sepedanya yang tahu.”

Tak lama setelah viral, akun Facebook yang diduga milik ASN tersebut mendadak hilang, membuat publik semakin curiga.

Baca Juga: 7 Sekolah Kedinasan Dibuka 29 Juni 2025, Siapkan Diri untuk 3.252 Formasi

Reaksi Publik: Kagum atau Curiga?

pns (Instagram)

Kolom komentar di media sosial pun ramai. Ada yang menyindir, “Kalau mau kaya ya jadi ASN Pemda Jakarta,” sementara yang lain bertanya, “Ini old money atau new money?”

Beberapa warganet mengaku mengenal sosok tersebut sejak lama dan menyebut gaya hidup glamornya bukan hal baru. Namun mayoritas sepakat, pejabat publik seharusnya berhati-hati karena gaya hidup hedon justru bisa menjadi bumerang yang mengikis kepercayaan masyarakat.

Integritas ASN Jadi Pertaruhan

pns (Instagram)

Fenomena ASN bergaya “sultan” bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, kasus serupa kerap berujung pada sorotan serius soal transparansi harta pejabat negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berulang kali mengingatkan pentingnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk akuntabilitas. Sayangnya, sering ada jurang lebar antara laporan resmi dan gaya hidup mewah yang dipamerkan di media sosial.

Jika dibiarkan, hal ini berpotensi merusak citra birokrasi. Publik kini berharap lembaga terkait menelusuri dugaan kejanggalan. Apabila terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Kasus ini tak sekadar soal unggahan yang viral, melainkan cermin dari meningkatnya kesadaran publik terhadap integritas pejabat negara.

Di era digital, setiap gerak-gerik ASN diawasi masyarakat. Hidup sederhana bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral. Pada akhirnya, integritas dan dedikasi lebih dihargai publik dibanding glamoritas yang meragukan sumbernya.