BNPB: Sumatera Barat Daerah Paling Siap Pembangunan Huntara
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa sejumlah daerah telah mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana.Terkait sumber anggaran hunian sementara, BNPB akan menyesuaikan dengan usulan pemerintah daerah.
“Anggarannya mengikuti kebutuhan daerah. Kita lihat dulu usulan PDR-nya. Yang paling penting sekarang adalah kesiapan lahan,” ujar Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari.
Lahan huntara, tegasnya, harus bebas masalah hukum dan berada di zona aman. Setelah validasi, proses pembangunan akan langsung dimulai.
Baca Juga: Rhoma Irama Isi Tabligh Akbar dan Doa untuk Sumatera di Bengkulu, Ini Jadwalnya!
Provinsi Sumatra Barat menjadi salah satu wilayah yang paling siap mengajukan pembangunan huntara, sementara Aceh masih berada pada fase darurat penuh sehingga fokus pada pembukaan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Sumatera Barat juga telah menyampaikan usulan resmi dari lima kabupaten/kota.
“Pesisir Selatan mengusulkan 38 unit, Kabupaten 50 Kota 288 unit, Tanah Datar 131 unit, Padang Pariaman 272 unit, dan Kota Padang 88 unit. Dua daerah—Pesisir Selatan dan 50 Kota sudah melengkapi data by name by address, dan SK Bupati sedang diproses,” ujarnya saat konferensi pers di Pusat Informasi dan Media Center Penanggulangan Bencana Aceh Kemkomdigi di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Kamis (11/12/2025).
Baca Juga: Sumbar Rencana Perpanjang Status Tanggap Darurat, Gubernur: Masih Perlu Penanganan Intensif
Menurutnya, pembangunan huntara dilakukan bertahap karena sejumlah daerah masih fokus pada lima aspek utama tanggap darurat: pertolongan, logistik, pembukaan akses darat, transportasi dan komunikasi, serta pemenuhan energi.
Diskusi lokasi huntara telah dimulai dengan melibatkan Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan zona aman dari potensi bencana susulan. “Lokasi huntara harus benar-benar aman. Kita pastikan clean and clear secara hukum, dan risikonya rendah terhadap ancaman bencana di masa depan,” tambahnya.
BNPB juga menekankan penyiapan titik pengungsian terpadu di setiap kecamatan, lengkap dengan dapur umum, layanan kesehatan, MCK, sekolah sementara, hingga layanan psikososial. “Ini akan kita kejar dalam 2–3 minggu ke depan,” kata Abdul Muhari. Sementara itu, Aceh masih berada dalam fase tanggap darurat sehingga penyusunan huntara dilakukan paralel dengan operasi penyelamatan, pendataan, dan pemulihan akses.
