Bupati Pandeglang Pasang Pintu Baja, Apa yang Sebenarnya Terjadi di Kantor Pemerintahan?
Daerah

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, mengambil langkah strategis dalam memperkuat keamanan fasilitas publik, khususnya di gedung Sekretariat Daerah.
Salah satu kebijakan terbaru adalah pemasangan pintu baja pada akses-akses vital, termasuk pintu masuk kantor bupati.
Langkah ini lahir dari pengalaman pahit sebelumnya, ketika pintu kaca di gedung pemerintahan mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi penolakan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Baca Juga: Uji Coba MBG Berakhir, Kota Tangerang Siapkan Rp30 Miliar untuk Sukseskan MBG 2025
Peristiwa tersebut menjadi alarm bagi Pemkab untuk segera mengevaluasi sistem keamanan yang ada.
Keamanan Ekstra di Luar Jam Kerja
Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Doni Hermawan, menegaskan pentingnya perlindungan aset negara dari potensi gangguan.
Baca Juga: Kebakaran Bengkel Motor di Tangerang, Seorang Penghuni Tewas
Menurutnya, pemasangan pintu baja tidak hanya ditujukan untuk melindungi pegawai saat jam kerja, tetapi juga mengantisipasi risiko pencurian ketika gedung kosong pada malam hari atau akhir pekan.
“Sabtu-Minggu itu kan kosong, jangan sampai ada aset yang hilang atau diambil orang,” ujarnya. Dengan struktur baja yang kokoh, pintu baru ini diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan utama terhadap upaya perusakan maupun tindak kriminal.
Modernisasi Sistem Keamanan Pemerintahan
Selain pintu baja, pemerintah daerah juga tengah mempertimbangkan penambahan perangkat keamanan lain, seperti CCTV dengan teknologi terbaru dan alarm sensor gerak.
Kombinasi antara infrastruktur fisik dan teknologi digital dipandang sebagai strategi komprehensif untuk menjaga ketertiban.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen Pemkab Pandeglang dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Dengan keamanan yang terjaga, pelayanan publik dapat berlangsung optimal tanpa hambatan akibat gangguan eksternal.
Dampak Positif bagi Pelayanan dan Kepercayaan Publik
Ilustrasi pintu besi (Pexels)
Keamanan kantor pemerintahan bukan sekadar soal melindungi bangunan, melainkan juga menjaga kelancaran roda administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tentu menginginkan pemerintah yang tanggap terhadap ancaman dan siap melindungi fasilitas publik.
Kebijakan ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain agar rutin meninjau kembali sistem keamanan mereka. Investasi dalam keamanan adalah investasi dalam kepercayaan publik, stabilitas pemerintahan, serta keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Harapan Jangka Panjang
Dengan adanya pintu baja, pemerintah daerah Pandeglang ingin mengirim pesan kuat bahwa kantor pemerintahan adalah fasilitas yang harus dihormati. Lebih dari sekadar simbol, kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi aset publik dari ancaman anarkisme maupun kriminalitas.
Ke depan, evaluasi berkala terhadap sistem keamanan menjadi hal penting. Penerapan teknologi keamanan terintegrasi diyakini mampu meningkatkan efektivitas perlindungan. Dengan begitu, Kantor Bupati Pandeglang tidak hanya aman, tetapi juga dapat menjadi contoh nyata bagaimana keamanan publik harus dijaga secara profesional dan berkesinambungan.