Diisukan Menyusun Operasi Menggoyang PDIP, Joko Widodo: Enggak

Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak banyak bicara mengenai isu yang mengatakan bahwa dirinya akan mengintervensi PDIP melalui penggantian jabatan sekretaris jenderal partai.

Ditanya mengenai hal itu, Jokowi hanya menggelengkan kepala sambil melambaikan tanggannya dari dalam mobil, setelah Salat Jumat di Masjid Agung Surakarta, Jumat (20/12).

Baca Juga: Arogansi Arteria Berbuah Hujatan Masyarakat dan Teguran Keras Partai

“Enggak, enggak,” ucapnya singkat.

Baca Juga: Pramono Anung Punya Tanda Kehormatan Prestisius, Apa Jasanya?

Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus tidak membantah beredarnya kabar mengenai upaya Joko Widodo mengacak-acak partai berlogo banteng itu melalui pergantian sekjen yang saat ini dijabat oleh Hasto Kristiyanto.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus mengaku sudah mendengar isu terkait oknum yang berniat mengacak-acak Kongres V PDIP. (Foto: Ist)

Deddy Yevry Sitorus menuturkan hal tersebut ketika ditanyakan oleh awak media dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jakarta.

“Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah,” tuturnya.

Deddy Yevry Sitorus tidak mengungkapkan secara mendetail mengenai kabar tersebut. Namun, ia mengakui telah mendengar isu mengenai hal itu dan mengatakan bahwa hal itu sengaja dihembuskan dalam beberapa waktu terakhir menjelang pelaksanaan kongres pada 2025 mendatang.

“Isu itu memang sudah berkembang luas dan memang sengaja dihembuskan. Tapi kami tidak akan menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut, kalau menurut kami,” ucap Deddy.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai menjelang pelaksanaan Kongres V partai yang akan digelar pada 2025 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikannya merespons beberapa baliho yang bertebaran dan mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang diperpanjang sejak Juni lalu.

“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan sanksi terhadap adanya upaya “mengawut-awut” PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” jelas Ronny Talapessy.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai menjelang pelaksanaan Kongres V partai yang akan digelar pada 2025 mendatang. (Foto: Ist)

Ronny Talapessy memaparkan bahwa ada upaya dari beberapa pihak untuk mengacak-acak Ketua Umum dan partainya. Menurutnya, gerakan yang muncul dari luar itu saat ini membuat seluruh kader marah.

Ronny Talapessy mengingatkan, PDIP adalah partai yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024. Begitu pula dengan struktur kepengurusan baru yang diperpanjang dan telah disahkan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024.

“Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” tegas Ronny Talapessy.