Dikecam Publik Sendiri, India Cabut Kebijakan Aplikasi Bawaan Sanchar Saathi di Smartphone

Pemerintah India sebelumnya mewajibkan semua produsen ponsel pintar untuk memasang aplikasi bawaan (preload) keamanan siber Sanchar Saathi pada perangkat baru. Kebijakan ini mewajibkan aplikasi tersebut terpasang permanen dan tidak dapat dihapus oleh pengguna.

Perintah itu disampaikan kepada perusahaan besar seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi pada akhir November 2025. Langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran karena dinilai membuka ruang bagi potensi pengawasan.

Pencabutan Kebijakan

Baca Juga: Jet Tempur Tejas India Jatuh saat Pertunjukan di Dubai Airshow, Pilot Tewas

Dikutip Reuters, pemerintah India akhirnya mencabut perintah pemasangan aplikasi bawaan tersebut setelah menuai penolakan dari berbagai pihak. Kementerian Komunikasi menyatakan bahwa pemasangan aplikasi tidak lagi bersifat wajib bagi produsen ponsel.

Protes keras datang dari partai oposisi dan para penggiat privasi yang menyebut kebijakan ini mengancam hak pengguna. Media nasional juga menerbitkan editorial yang mengkritik pemerintah atas keputusan tersebut.

Baca Juga: Rahasia Jadi Populer di TikTok: 5 Aplikasi Penambah Followers Terbaik 2025

Sumber industri menyebut bahwa Apple dan Samsung bahkan tidak berniat mengikuti mandat itu. Ketidaksiapan para produsen memperkuat tekanan kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.

Padahal sehari sebelumnya, sejumlah menteri pemerintah membela rencana tersebut dengan menyebut Sanchar Saathi hanya bertujuan melacak dan memblokir ponsel yang dicuri. Pemerintah menepis tuduhan bahwa aplikasi itu dapat disalahgunakan untuk memantau pengguna.

Kekhawatiran Privasi Publik

Ilustrasi. [sancharsaathi.gov.in]

Pemerintah beralasan bahwa kebijakan dibatalkan karena aplikasi tersebut sudah populer tanpa kewajiban preload. Mereka mencatat bahwa lebih dari 600.000 warga telah mengunduh Sanchar Saathi secara sukarela.

Meski begitu, kekhawatiran tetap muncul dari kalangan oposisi. Partai Kongres meminta penjelasan mengenai dasar hukum untuk memaksa pemasangan aplikasi yang tidak dapat dihapus.

Mereka menilai pemasangan wajib berisiko membuka backdoor yang berpotensi membocorkan data pribadi pengguna. Hal ini dianggap menambah daftar panjang isu privasi yang sebelumnya juga dikritik selama pandemi COVID-19.

Para pengamat menilai rencana serupa sejatinya jarang terjadi di dunia, dengan Rusia menjadi contoh yang hampir serupa. Berbagai kelompok menegaskan bahwa kebijakan teknologi yang gegabah dapat merugikan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah.