Pertama Kalinya Lebanon dan Israel Gelar Pembicaraan dalam 40 Tahun, Bakal Normalisasi Hubungan?

Lebanon dan Israel untuk pertama kalinya dalam 40 tahun menggelar pembicaraan langsung dalam sesi komite pemantau gencatan senjata yang berlangsung di Naqoura. Pertemuan ini dipimpin Amerika Serikat dan melibatkan perwakilan sipil dari kedua negara.

Pemerintah Lebanon melalui Perdana Menteri Nawaf Salam menegaskan kesediaannya untuk mengikuti perundingan yang mencakup isu lebih luas dari sekadar keamanan. Namun ia menekankan bahwa dialog ini bukan merupakan pembicaraan damai atau upaya normalisasi hubungan.

Isu Normalisasi Hubungan Israel-Lebanon

Baca Juga: Bom Pintar GBU-39B Israel Jatuh Tidak Meledak di Beirut, AS Ketakutan Dicuri Iran

Dikutip Al Jazeera, Nawaf Salam menuturkan bahwa fokus utama negosiasi adalah penghentian permusuhan dan pembebasan sandera Lebanon. Ia juga menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon.

Lebanon kembali menegaskan komitmennya terhadap Inisiatif Perdamaian Arab 2002 yang mensyaratkan penarikan Israel dari wilayah pendudukan 1967 sebelum normalisasi dapat terjadi. Pemerintah menolak gagasan kesepakatan damai terpisah di luar kerangka tersebut.

Baca Juga: Pelatih Timnas Israel dan Asistennya Diserang di Athena: Bebaskan Palestina

Partisipasi utusan sipil disebut sebagai langkah yang dapat meredakan ketegangan di perbatasan. Lebanon menilai bahwa serangan udara Israel baru-baru ini menunjukkan meningkatnya risiko eskalasi.

Komite pemantau gencatan senjata bersidang selama sekitar tiga jam di sepanjang Blue Line yang menjadi garis pembatas antara kedua negara. Setelah pertemuan, komite mengeluarkan pernyataan yang menyambut baik kehadiran unsur sipil dalam proses dialog.

Komite tersebut berharap dialog campuran sipil dan militer dapat memupuk perdamaian di wilayah yang lama bergejolak. Mereka juga menyebut pertemuan ini sebagai fondasi baru bagi proses komunikasi lintas batas.

Peran AS di Balik Pertemuan Lebanon-Israel

PM Lebanon Nawaf Salam. [x @nawafsalam]Amerika Serikat (AS) telah berbulan-bulan mendorong perluasan mandat komite agar tidak hanya mengawasi gencatan senjata 2024 antara Israel dan Hezbollah. Washington memandang dialog yang lebih luas penting di tengah meningkatnya risiko eskalasi setelah serangan udara Israel ke Beirut bulan lalu.

Israel terus melakukan serangan udara yang diklaim menargetkan infrastruktur dan anggota Hezbollah, sambil mempertahankan pasukan di lima titik di selatan Lebanon. Langkah ini dilakukan meski gencatan senjata mengharuskan penarikan penuh.

Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, menyebut pertemuan itu sebagai perkembangan historis. Ia menyatakan bahwa upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah membuka peluang baru untuk membangun perdamaian dengan negara-negara tetangga.

Namun di Lebanon, penunjukan Simon Karam sebagai wakil sipil menuai kritik dari sebagian aktor politik yang menilai langkah itu sebagai bentuk konsesi kepada Israel. Perdana Menteri Salam membela keputusan tersebut dan mengatakan bahwa penunjukan itu mendapat dukungan politik nasional.

Pemerintah Lebanon menuduh Netanyahu melebih-lebihkan arti politik dari kehadiran utusan sipil Lebanon untuk menggambarkannya sebagai langkah menuju normalisasi. Beirut menegaskan bahwa negara itu tidak memasuki proses perundingan damai apa pun dengan Israel.