FTNews – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) resmi meloloskan undang-undang yang dapat melarang peredaran TikTok di Amerika Serikat. Jika Presiden AS dan senat menyetujui undang-undang ini, maka TikTok akan terkena larangan untuk beredar di AS.
Melansir BBC, ada satu cara bagi TikTok agar tetap menjaga eksistensinya di AS. Perusahaan induk dari TikTok asal China, ByteDance, harus menjual TikTok ke perusahaan lain dalam kurun waktu enam bulan.
Alasan DPR AS ingin melarang peredaran TikTok, karena kekhawatiran mereka akan pengaruh China melalui platform ini. AS juga menuduh bahwa ByteDance bekerja sama dengan Partai Komunis China.
Jika undang-undang ini mendapatkan persetujuan dari para senat, Presiden AS, Joe Biden, sudah berjanji untuk menandatangani undang-undang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya hubungan diplomasi antara China dan AS.
Bahkan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, sudah mewanti-wanti AS jika mereka menyetujui undang-undang ini.
“AS tidak dapat mengambil risiko mempunyai platform berita yang dominan di Amerika, yang dikontrol atau dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan dengan Partai Komunis China,†ungkap Mike Gallagher, salah satu penulis undang-undang ini dari DPR AS.
Permasalahannya, Pemerintah China mewajibkan perusahaan-perusahaan di negaranya untuk membagikan data kepada pemerintah. Sementara itu, terdapat sebanyak 150 juta pengguna TikTok yang berada di AS.
CEO TikTok, Shou Zi Chew, pernah mengatakan bahwa perusahaannya berkomitmen untuk menjaga keamanan data dan bebas dari manipulasi.Â
Ia juga mengingatkan, jika Pemerintah AS menyetujui undang-undang ini, banyak kerugian yang akan mereka dapatkan. Selain memutus banyak pekerjaan, ini berpotensi dapat memperkuat posisi media-media sosial lainnya.
Kembali lagi, saat ini keputusan tersebut berada di tangan senat dan Presiden AS. Joe Biden sebelumnya juga telah berjanji untuk menandatangani undang-undang tersebut jika senat meloloskannya.
