Hakim Pengadil Tom Lembong Terancam Sanksi, KY Beri Rekomendasi Nonpalu

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan sanksi terhadap majelis hakim yang mengadili perkara korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong.

Sanksi yang direkomendasikan berupa status nonpalu selama enam bulan.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil pemeriksaan KY atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Baca Juga: Amnesti dan Abolisi Presiden Prabowo, Rocky Gerung: Gempa Bumi Politik di Solo

Rekomendasi KY Telah Dikirim ke Mahkamah Agung

Kasus Hakim Tom Lembong di Komisi Yudisial. [Ist]

Anggota sekaligus juru bicara KY, Anita Kadir, menyatakan bahwa rekomendasi sanksi tersebut telah disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga tersebut.

Baca Juga: Ini Perbedaan Abolisi Tom Lembong dan Amnesti yang Didapatkan Hasto

Hasil pemeriksaan KY dituangkan dalam Putusan Nomor 0098/L/KY/VIII/2025.

Tiga Hakim Terbukti Melanggar Kode Etik

Dalam putusannya, KY menyatakan tiga hakim terlapor berinisial DAF, PSA, dan AS terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam KEPPH.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan prinsip integritas, profesionalitas, dan perilaku hakim dalam persidangan.

Atas pelanggaran itu, KY mengusulkan sanksi kategori sedang berupa larangan mengadili perkara atau nonpalu selama enam bulan.