Hakim Tipikor Minta Bobby Nasution Dihadirkan di Persidangan, Begini Respons KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait permintaan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Majelis hakim meminta jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK menghadirkan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut.

Baca Juga: KPK Cegah Dito Mahendra Bepergian ke Luar Negeri

Permintaan tersebut muncul setelah terungkap adanya pergeseran anggaran melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dalam sidang yang digelar pada Rabu, 24 September 2025 lalu.

Terkait ini, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa permintaan majelis hakim agar jaksa KPK menghadirkan Bobby Nasution dalam sidang berikutnya hal yang lumrah.

"Artinya permintaan hakim tersebut berarti ada informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh hakim dari fakta-fakta yang sudah disampaikan, disajikan JPU KPK. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa," tuturnya ditemui FTNews.co.id di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (26/9/2025).

Baca Juga: KPK Telusuri Aset Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Tersangka Pencucian Uang

"Karena memang dalam suatu persidangan lazim ketika hakim meminta dihadirkan saksi begitu, dimintai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh hakim sehingga memberikan keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut," sambungnya.

Pergeseran Dana

Gubernur Sumut Bobby Nasution. [Instagram @bobbynst]Permintaan menghadirkan Bobby Nasution disampaikan ketua majelis hakim, Khamozaro Waruwu, usai mendengar keterangan saksi Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun.

Haldun mengakui anggaran untuk dua proyek jalan yang menjadi objek korupsi, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru di Padang Lawas Utara dengan total nilai Rp 165 miliar, tidak dialokasikan dalam APBD murni 2025.

Anggaran tersebut ada dari pergeseran dana sejumlah dinas yang dilegalkan melalui Pergub.

"Kalau ada risiko terhadap pergeseran anggaran, siapa yang bertanggung jawab? Ketika mekanisme pergeseran anggaran tidak berjalan, maka gubernur harus bertanggung jawab," kata hakim Khamozaro Waruwu dalam persidangan.

Hakim juga meminta JPU KPK menghadirkan Pj Sekretaris Daerah Sumut saat itu, Effendy Pohan, guna dimintai keterangan mengenai dasar hukum Pergub yang disebut telah diubah hingga enam kali.

OTT KPK di Dinas PUPR Sumut

Kadis PUPR Sumut Topan Ginting. [Instagram]Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Kemudian, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni:

1. Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Sumut
2. Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen
3. Heliyanto (HEL), PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut
4. M. Akhirun Efendi (KIR), Dirut PT Dalihan Natolu Group
5. M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY), Direktur PT Rona Na Mora

Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut.

Klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp 231,8 miliar.

Untuk peran para tersangka, KPK menduga M. Akhirun Efendi dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai pemberi dana suap.

Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.