Heboh Netizen Soroti Penolakan Aliansi PKTA atas Program KDM Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM yang mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer. Anak-anak tersebut diberikan pendidikan kedisiplinan oleh TNI dengan persetujuan orang tua mereka.

Banyak orang tua yang mendukung program tersebut karena anak-anak mereka yang sudah tidak bisa ditangani di rumah. KDM bahkan mengklaim bahwa banyak orang tua ingin mendaftarkan anak mereka setelah program diterapkan di Purwakarta dan Bandung sejak 1 Mei 2025.

Namun, banyak pula penolakan atas program KDM itu. Salah satunya datang dari Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA). PKTA menilai program pengiriman anak nakal ke barak militer bisa menimbulkan stigma dan dampak psikologis buruk.

Baca Juga: Aura Cinta Muncul Pertama Kalinya di Media Sosial Sejak Viral, Netizen: Kirain Minta Maaf

Gubernur Dedi Mulyadi. (Instagram @dedimulyadi71)

Aliansi PKTA merupakan bentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aliansi ini beranggotakan 27 organisasi masyarakat sipil yang disebut berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia bebas kekerasan pada 2030.

Aliansi PKTA menilai pendekatan militer melanggar hak anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

“Praktik mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendisiplinan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional,” ujar Aliansi PKTA.

Baca Juga: Pendapatan KDM dari YouTube dengan 6,8 Juta Subscribers Bisa Bikin Gubernur Kaltim Melongo

Aliansi PKTA mendesak Presiden Prabowo agar menghentikan program ini dan mendorong pendekatan yang lebih ramah anak.

"Kami mendesak pemerintah pusat yaitu Presiden untuk menghentikan upaya Gubernur Jawa Barat ini dan menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah ramah anak dalam mengatasi permasalahan siswa yang berperilaku menyimpang," kata Aliansi PKTA.

Penolakan Aliansi PKTA ini belakangan menjadi bahan perbincangan di media sosial. Bahkan banyak netizen yang mempertanyakan terkait eksistensi aliansi ini.

"PKTA kirim ke barak militer malah setuju," kata @achmadraa dalam unggahan penolakan Aliansi PKTA di akun @bandung.banget.

"Bubarkan saja PKTA, tidak ada gunanya," kata @

mr_boogatti.

"PKTA gagal paham atau gimana. Itu KDM tujuannya mendidik bukan romusha," kata @g.e.nugraha.

"PKTA udah berbuat buat anak-anak korban tawuran? Udah berbuat apa pasa anak-anak yang meninggal karena tawuran? Udah berbuat apa untuk keluarga yang anak-anaknya meninggal karena tawuran? Kalian melindungi anak-anak tawuran apa cuma mau ngurus anak-anak balita?," komentar @adinamisme.

"Ini rombongan apalagi sih PKTA? Kerjaan mereka apa dah," komentar @jeje.kurnia.524.

Dedi Mulyadi dan anak-anak yang dididik di barak militer. (Instagram @dedimulyadi71)

Berikut anggota Aliansi PKTA yang terdiri dari 27 organisasi non-pemerintah, sebagai berikut:

1. Aliansi Remaja Independen (ARI)

2. ChildFund Indonesia

3. ECPAT Indonesia

4. Fatayat Nahdatul Ulama

5. Gugah Nurani Indonesia (GNI)

6. HI-IDTL

7. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

8. ICT Watch

9. JPAI - The SMERU Research Institute

10. Kampus Diakonia Modern (KDM)

11. MPS PP Muhammadiyah

12. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

13. Plan International Indonesia

14. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, Universitas Indonesia (PUSKAPA)

15. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

16. Rifka Annisa

17. Rutgers WPF Indonesia

18. SAMIN

19. Sejiwa

20. Setara

21. SOS

22. Wahana Visi Indonesia (WVI)

23. Yayasan Kakak

24. Yayasan Pulih

25. Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC)

26. Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC)

27. Youth Network on Violence Against Children (YNVAC).