Jabat Menteri ATR/BPN, Begini Prestasi Hadi Tjahjanto

Forumterkininews.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hadi menggantikan Sofyan Djalil.

Hadi Tjahjanto ditugaskan Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni membantu menangani persoalan agraria dan tata ruang. Dimana kerap terjadi konflik di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelum diangkat menjadi Menteri ATR/BPN dan setelah dirinya turun dari kepemimpinan tertinggi TNI, Hadi Tjahjanto pernah membantu Presiden untuk menyukseskan gelaran Moto GP Mandalika sebagai sebagai komandan lapangan. Atas kinerjanya Hadi diberikan penghargaan oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA) karena perhelatan yang digelar pada Maret 2022 tersebut berlangsung sukses.

Baca Juga: Soal Transjakarta, Pengamat: Jangan Jadi Regulator Sekaligus Operator, Gak Fokus

Penghargaan dari MGPA diberikan atas dedikasi dan loyalitasnya menyukseskan Moto GP Mandalika untuk mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan. Juga memimpin atas suksesnya ajang balapan motor kelas dunia yang ditonton oleh 400 juta penonton televisi lebih dari 200 negara di dunia.

Saat dirinya menjadi Panglima TNI pada Desember 2017 pun mengemban tugas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan pada tahun pemilu 2019. Kemudian pengamanan PON XX Papua, dan mengerahkan pasukan khususnya tim medis dalam penanganan pandemi COVID-19.

Karir Hadi Tjahjanto

Baca Juga: Mulai September, 292 PNS Kemenkeu Berkantor di IKN

Perjalanan karier Hadi Tjahjanto hingga mencapai puncak kepemimpinan TNI pun tidak hadir begitu saja tanpa prestasi. Hadi Tjahjanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) Tahun 1986 dan menyelesaikan Sekolah Penerbang TNI AU pada 1987.

Karier pertama Hadi Tjahjanto adalah sebagai pilot pesawat angkut Cassa di Skuadron Udara 4. Kariernya terus meningkat mulai dari kepala seksi latihan, komandan flight ops, instruktur penerbangan Lanud Adi Sucipto, hingga akhirnya menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo Solo.

Saat itu, Hadi Tjahjanto bekerja satu wilayah dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dimana pada 2010 hingga 2012 masih menjadi Wali Kota Surakarta. Pada 2011 Hadi menjabat tugas di luar TNI AU. Dirinya menjadi Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara. Pada 2013 dia dipercaya menjadi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (Basarnas).

Selanjutnya Hadi menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013 hingga 2015. Hal ini membuat dirinya semakin dikenal publik. Dirinya ditugaskan menjadi Komandan Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh pada 2015. Namun tak lama, Juli 2015 Hadi ditugaskan menjadi Sekretariat Militer Presiden Jokowi.

Hadi Tjahjanto kemudian dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) November 2016. Tiga bulan setelahnya, Hadi diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI. Tepatnya Januari 2017. Hingga akhirnya pada 8 Desember 2017 Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI.

Konflik Agraria dan Kawasan IKN Jadi PR Hadi Tjahjanto

Kini Hadi Tjahjanto ditugaskan oleh Presiden sebagai Menteri ATR/BPN yang tentunya memiliki pekerjaan rumah tidak sedikit. Hingga saat ini masih sering terdengar konflik agraria seperti lahan yang tumpang tindih, lahan perkebunan yang masuk kawasan konservasi, atau sekadar sertifikat yang belum diterima oleh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah digulirkan Presiden sejak 2016.

Berdasarkan data Ombudsman RI pada 2021, laporan masyarakat paling banyak adalah mengenai permasalahan agraria. Selain itu, Kejaksaan Agung RI pun mencatat adanya kerugian negara mencapai Rp1,4 triliun. Kerugian ini berasal dari perkara korupsi terkait mafia tanah selama periode 2020 hingga 2022.

Bahkan Presiden Jokowi saat menghadiri Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 menegaskan, dirinya tidak ingin lagi ada kerugian negara dan kerugian masyarakat dari persoalan agraria. Apalgi disebabkan adanya ego sektoral. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar setiap pemangku kepentingan menghilangkan ego sektoral.

Presiden menekankan permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan karena berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Dengan hadirnya seorang purnawirawan Marsekal TNI di pucuk kepemimpinan kementerian yang membidangi agraria, muncul harapan kedisiplinan dan ketegasan tentara mampu menyelesaikan permasalahan di meja kerja Menteri ATR/BPN.