Jadi Trending Topik, Boleh Nggak Sih Bahas Isu Pertahanan di Depan Publik?

FTNews - Pembahasan isu pertahanan negara belakangan terus menjadi perdebatan publik. Ini menguak pasca debat ketiga capres pada Minggu (7/1) lalu, yang salah satu temanya membahas isu pertahanan.

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto beberapa kali mendapat pertanyaan soal isu tersebut oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Walau diserang secara argumen oleh kedua capres lain, Menteri Pertahanan itu terlihat tenang dan tak menunjukan mimik wajah menggebu-gebu. Meskipun yang menjadi pembahasan adalah isu yang sangat relate dengannya.

Baca Juga: Tegas! Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Politisasi Agama di Pemilu

Dalam debat kemarin, Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal minimum essential force (MEF) dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alustsista) bekas. Yang mana hal itu menjadi pertanyaan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Debat Capres yang kali pertama digelar dalam tahapan Pemilu 2024 di Kantor KPU, 12 Desember 2024. (KPU.go.id)

Prabowo menuding bahwa kedua rivalnya itu mengantongi data yang tidak tepat. Ketua Umum Partai Gerindra itu beralasan, tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan data-data yang benar.

Baca Juga: Di WWF ke-10, Indonesia Siap Gaungkan Penyelamatan Air Bersih

Sehingga ia menyebut bakal menjelaskan data-data tersebut kepada Anies dan Ganjar dalam forum lain di luar forum debat capres.

Sikap Prabowo tersebut kemudian menjadi perbincangan banyak pihak. Mereka menyebut apa yang Prabowo lakukan itu adalah hal tepat karena urusan pertahanan negara adalah soal rahasia. Namun, ada juga yang beropini seharusnya Prabowo memaparkan dengan gamblang jika ada kekeliruan agar tak menjadi spekulasi.

Kata Analis Militer

Lantas, bolehkah membahas isu pertahanan negara di depan publik? apa hal yang boleh dan tidak boleh Menhan paparkan di depan khalayak ramai?.

Analis Militer Ade Muhammad mengatakan, pembahasan soal pertahanan boleh diutarakan ke publik. Apalagi jika pembahasannya soal pembelian alutsista yang memakai anggaran negara.

"Pada intinya boleh. Karena (isu pertahanan) masuk dalam agenda bernegara dan (pembelian alutsista) menggunakan anggaran negara. Itu wajib dipaparkan dan saling pertanyakan dengan tajam (scrutinized),"kata Ade saat dihubungi FTNews, Rabu (10/1).

Namun, lanjut Ade, membahas isu pertahanan di depan khalayak jangan sampai menyentuh ranah "rahasia negara". Yang dalam hal ini adalah strategi dan teknologi.

Baca Juga: RI dan Singapura Resmi Punya UU Kerja Sama Pertahanan

"Nah, yang tidak boleh karena rahasia itu ada di 2 poin. Yaitu soal strategi penggunaan pasukan dengan alutsistanya. Kedua, teknologi kunci yaitu rumusan teknikalnya. Tapi kalau cuma nama teknologinya boleh,"tandas Ade.

Soal sikap Menhan yang memilih tak banyak mengungkap isu pertahanan dalam debat, kata Ade dirinya tak mau berspekulasi.

"(Kalau soal sikap Menhan dalam debat) saya kurang paham apa alasan sebenarnya. Tapi rahasia negara itu bisa di cek juga pada UU rahasia negara,"paparnya.

Sementara itu, mengenai negara dengan sistem pertahanan rahasia, Ade menyebut pada dasaranya hal itu normal.

"Semua negara normal saja, biasanya ketat tapi kaidahnya dua hal tersebut yaitu strategi dan rumusan teknologi kuncinya,"pungkasnya.