Johan: Larangan Ekspor Minyak Goreng, Rugikan Petani Sawit

Forumterkininews.id, Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menilai pengumuman Presiden RI mengenai larangan ekspor bahan baku minyak goreng berpotensi menimbulkan konflik petani sawit dengan perusahaan kelapa sawit.

Hal ini, lanjutnya disebabkan di berbagai daerah sentra produksi sawit telah menetapkan harga beli TBS (tandan buah segar) secara sepihak. Dimana hal ini merugikan petani sawit.

“Pengumuman Presiden ini merugikan petani sawit, sehingga memunculkan masalah baru dan tidak menyelesaikan persoalan minyak goreng di tanah air. Hal ini patut disayangkan, karena petani menjadi korban dari rencana kebijakan ini,” ungkap Johan, Selasa (26/4).

Baca Juga: Polri Berantas Pinjol Ilegal yang Bikin Kantong Jebol

Politisi PKS ini menilai pemerintah tidak konsisten memberlakukan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dengan menjadikan CPO tidak termasuk ke dalam produk sawit yang dilarang ekspor.

“Kita mempertanyakan apa tujuan pelarangan ekspor yang hanya diterapkan kepada RBD Palm Olein. Sementara dampak dari rencana ini malah berakibat buruk bagi petani sawit. Efek dari kebijakan ini tidak menyelesaikan persoalan meroketnya harga minyak goreng di tanah air. Malah menjadi ancaman bagi pendapatan petani sawit yang jumlahnya mencapai 3 juta kepala keluarga,” ucap Johan.

Larangan Ekspor Rugikan Petani Sawit

Baca Juga: Perlu PPHN Gantikan GBHN

Johan menyesalkan rencana kebijakan yang tidak fokus untuk mengatasi melambungnya harga minyak goreng dan malah merugikan petani sawit,

Lebih jauh ia mengatakan, seharusnya pemerintah menggunakan paradigma kebijakan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dosmestik. Baru sisanya diekspor, karena persoalan utama dari melambungnya harga minyak goreng adalah kelangkaan CPO di dalam negeri akibat terus diekspor.

"Kebutuhan CPO di dalam negeri itu kan sekitar 17,35 juta ton namun yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hanya ada sekitar 9,79 juta ton. Karena CPO yang kita ekspor mencapai 37,39 juta ton. Inilah persoalan utama yang mesti segera diatasi pemerintah,” ujar Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini menilai tidak ada gunanya melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Namun tidak melarang ekspor CPO.

“Pemerintah harus sadar, saat ini kebutuhan CPO dalam negeri hanya menjadi sisa dari ekspor yang berimplikasi kelangkaan CPO dalam negeri. Jadi rencana kebijakan ini tidak menyelesaikan persoalan minyak goreng di tanah air,” sesal Johan.