Johan: Pengenaan Pajak kepada Petani Bukti Jokowi Ingkar Janji

Forumterkinimews.id, Jakarta – Anggota DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan kebijakan pemerintah yang resmi menerapkan PPN (pajak pertambahan nilai) atas penyerahan hasil Pertanian tertentu mulai 1 April 2022. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 64/PMK.3/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil Pertanian tertentu.

Menurutnya pengenaan PPN ini bukti bahwa Presiden Jokowi mengingkari janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Janji ini sering diucapkan Jokowi dalam berbagai pidato. Termasuk saat pidato kenegaraan nota keuangan tahun lalu. Politisi PKS itu menilai, pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai yang dipungut

“Kelebihan beban yang ditimbulkan pajak menyebabkan kesejahteraan semakin turun, hal ini berakibat nilai tukar petani (NTP) semakin turun. Karena indeks harga yang diterima petani menjadi semakin rendah,” ucap Johan kepada Forumterkininews Jakarta Selasa (12/4).

Politisi PKS ini menyebut dampak bagi petani sebagai produsen akan mengakibatkan harga di tingkat produsen tertekan. Sedangkan daya beli komoditas Pertanian memiliki nilai yang rendah.

Hal ini akan mengakibatkan posisi tawar menawar produk Pertanian menjadi rendah. Dan akan merugikan posisi petani yang cenderung lemah. Karena Sebagian besar petani adalah petani gurem (petani kecil). Dimana lahan petani masih relative kecil yakni rata-rata hanya sekitar 0,5 hektar.

“Coba bayangkan bagaimana nasib petani kta, saat harga komoditas anjlok, mereka malah kena pajak,” cetus Johan.

Pajak Pertanian akan Kurangi Minat untuk Bertani

Ketika petani menjual produknya pada kondisi harga normal saja, petani pasti kehilangan sedikit insentifnya akibat menanggung PPN Pertanian yang dikenakan. Anggota Komisi IV DPR ini berpendapat Pengenaan PPN Pertanian pada petani memiliki unsur ketidakadilan

“Pemerintah harus sadar bahwa Petani akan merugi akibat harus tetap menyetor pajak pada pemerintah. Karena pengaruh pajak dapat mengakibatkan penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, ” kata Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini melihat pengenaan PPN Pertanian berdampak mengurangi keinginan masyarakat untuk Bertani dan menyebabkan daya saing makin lemah. Serta beralihnya tenaga kerja Pertanian kepada sektor lain.

“Penurunan pendapatan petani akan menyebabkan usaha taninya terancam bangkrut sehingga akan berdampak luas secara ekonomi dan sosial yang akan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran,” ujarnya

Dikatakan Politisi PKS, pengenaan PPN pertanian ini secara langsung atau tidak langsung akan berdampak serius bagi terganggunya stabilitas nasional”ungkap Johan.

“Saya minta pemerintah segera menghapus seluruh produk Pertanian dari pengenaan PPN. Kemudian, ini sebagai bentuk pembelaan pada sektor Pertanian, hal ini demi cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita”, tutup Johan.