FTNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ia tak bakal ikut berkampanye di hari terakhir masa kampanye pada Sabtu, 10 Februari mendatang.
Pernyataannya itu sekaligus membantah desas-desus yang menyebutnya bakal turun gunung untuk mendukung salah satu paslon di Pilpres 2024.
“Yang bilang siapa? Ini, ini, ini saya ingin tegaskan kembali, pernyataan saya yang sebelumnya. Bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk berkampanye,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Sumatera Utara, dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/2).
“Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi, jika pertanyaannya apakah saya akan ikut kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye,” tegasnya.
Tak hanya itu, Jokowi dalam kesempatan itu juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya 14 Februari nanti.
“Saya mengimbau, mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke tempat pemungutan suara (TPS), memberikan suara sesuai pilihan,”kata Jokowi.
Singgung Netralitas
Di kesempatan yang sama, Jokowi juga bicara soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama berlangsungnya pemilu. Termasuk TNI/Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN)
“Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI/Polri, termasuk BIN harus netral. Dan menjaga kedaulatan rakyat,”terangnya.
Selain itu, ia berpesan bahwa KPU, Bawaslu dan jajarannya harus profesional.
“KPU, Bawaslu, seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profresional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat,”tandasnya.
“Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil. Menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia,”pungkasnya.
Boleh Ikut Kampanye
Sebelumnya, jagat pemberitaan nasional mendadak heboh atas pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan ikut kampanye dalam kontestasi pemilu.
Jokowi mengatakan hal itu sebagai response sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses capres-cawapres 2024.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,†ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1).
Kata Jokowi, presiden ataupun menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Bahkan undang-undang memperbolehkan untuk berkampanye. Asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
“Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara,†katanya.
Atas pernyataannya itu lah, banyak pihak salah mengartikan dan langsung menilai sikap Jokowi itu tak dibenarkan.
Padahal dalam konteksnya, ia hanya menjelaskan bahwa setiap warga negara punya hak politik dan ia dalam kesempatan itu tak mendeklarasikan dukungan terhadap capres manapun.
