Forumterkininews.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy menekankan pentingnya budaya tolerasi untuk menjaga persatuan masyarakat dunia.
Hal itu ia sampaikan saat resmi membuka Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 di Jakarta, Selasa (29/8). JPD mengangkat tema pentingnya toleransi di tengah maraknya diskriminasi berdasarkan agama secara global.
Agenda JPD 2023 diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri. Acara terbagi menjadi lima sesi diskusi antar berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia. Selain itu, acara ini untuk memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR.
“JPD 2023 menjadi relevan guna menjawab tantangan perdamaian dunia. Untuk itu budaya toleransi perlu untuk menjaga kebhinekaan masyarakat dan seluruh negara perlu bekerja sama secara konstruktif untuk membangun budaya toleransi,†kata Muhadjir.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menegaskan pentingnya toleransi agama dalam perkembangan global saat ini. Menteri yang akrab disapa Gus Yaqut, menyatakan hal ini berkaitan dengan pengalaman Indonesia dalam merawat toleransi dalam budaya demokrasi.
“Indonesia merupakan salah satu negara dengan eksperimen toleransi terpanjang dan paling intens,” tegasnya.
Tradisi dan kepercayaan Indonesia lanjutnya, mendorong warga negara untuk memahami. Kemudian mengilustrasikan, dan menerjemahkan perbedaan menjadi fakta yang dapat masyarakat pahami dan sesuaikan dengan interaksi sosial antar sesama warga.
Selanjutnya, secara global Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengingatkan, pentingnya komitmen tiap negara dalam implementasi Resolusi 16/18. Oleh karena itu, dialog JPD 2023 harapannya menjadi praktik dalam menyampaikan toleransi berbasis agama bagi negara anggota PBB.
“Beberapa hal yang perlu kita jalankan bersama dalam mengedepankan nilai toleransi berbasis agama, kita harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan bebas dari diskriminasi. Membangun kerangka hukum yang jelas dalam melawan diskriminasi berbasis agama dan mempromosikan inovasi dalam melawan intoleransi,†ujar Retno.
Adapun Resolusi 16/18 merupakan putusan untuk memerangi intoleransi dan stereotip negatif berbasis agama. Selain itu, melawan diskriminasi dan hasutan kekerasan berdasarkan kepercayaan tertentu.
