Forumterkininews.id, Jakarta – Koalisi Kawal Pemilu Bersih melaporkan dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu ke Komisi II DPR RI, Rabu (11/1). Dalam pemaparannya, Koalisi membawa bukti-bukti kecurangan yang dikumpulkan dari Pos Pengaduan Masyarakat tentang Kecurangan Verifikasi Partai Politik.
“Ada dugaan kecurangan berupa intimidasi dan intervensi dari KPU Pusat kepada penyelenggara pemilu di daerah. Intervensi ini untuk memanipulasi data agar meloloskan partai politik tertentu dalam tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024,†terang Hadar Nafis Gumay perwakilan Koalisi Kawal Pemilu Bersih.
Dugaan kecurangan tersebut, lanjut Hadar, dilakukan dengan cara memaksa penyelenggara pemilu daerah mengubah status data hasil verifikasi keanggotaan sejumlah partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS). Sehingga partai politik terkait yang awalnya belum Memenuhi Syarat (BMS) menjadi memenuhi Syarat.
Bukti dugaan kecurangan pemilu juga tersebar dalam dua video yang menampilkan petinggi KPU RI Idham Kholik. Dalam video tersebut Idham mengeluarkan kalimat dengan nuansa intimidatif kepada jajaran penyelenggara pemilu daerah.
“Ini bentuk perbuatan tercela yang dilakukan penyelenggara pemilu di tingkat pusat. Kecurangan ini bisa merusak tatanan demokrasi dan konsep negara hukum kita. Juga merusak desain kepartaian dan efektivitas pemerintahan kita. Kalau ini dibiarkan, bisa jadi kotak pandora yang melanggengkan kecurangan-kecurangan di pemilu selanjutnya,†kata Hadar.
Hadar juga menyampaikan pembiaran kecurangan pemilu seperti ini bisa mendatangkan permasalahan legitimasi bagi pihak yang terpilih. Masalah ini juga akan meruntuhkan pandangan masyarakat dan dunia internasional terhadap pemerintahan Indonesia, yang berisiko terhadap ketidakstabilan dan ekonomi kita.
Gerakan Koalisi Kawal Pemilu Bersih juga menggalang dukungan publik di laman petisi Change.org untuk melawan dugaan kecurangan pemilu. Dimulai dari awal tahun, petisi yang berjudul “DKPP Usut Tuntas Dugaan Kecurangan Proses Verifikasi Faktual yang Dilakukan KPU RI!†ini sudah didukung 6 ribu orang.
Menanggapi laporan ini, anggota Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya Koalisi dalam mengadvokasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Setelah melihat bukti-bukti dugaan kecurangan yang ditampilkan Koalisi, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung membuat rapat menjadi tertutup karena data-data yang ditampilkan sangat sensitif.
“Komisi II menerima audiensi teman-teman dalam rangka menjaga pemilu kita tetap berkualitas sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan yang sudah kita sepakati. Bahan-bahan yang teman-teman berikan ini akan kami jadikan catatan yang akan dibahas dalam rapat kerja bersama mitra yang berkaitan. Khususnya dengan mendagri dan penyelenggara pemilu. Kalau ada bahan-bahan yang masih kurang, mohon disampaikan kepada kami,” ujar Doli.
Komisi II DPR RI juga menyatakan akan mendukung gerakan Koalisi selama tidak menyebabkan penundaan Pemilu 2024.
