Lagi-lagi Bahlil Kena Sentil, Said Abdullah Sebut Jadi Beban Prabowo : Sinyal Reshuffle?

Kebijakannya yang dianggap membebani Presiden Prabowo Subianto, hingga harus membuat pemimpin negara itu turun tangan langsung, menjadi sentilan keras yang disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," kata Said, kepada wartawan, Jumat (7/2/2025) kemarin.

Said menyinggung kebijakan penyaluran gas Elpiji 3 Kilogram oleh Bahlil Lahadalia. Di mana kebijakan baru itu, melarang pengecer menjual gas subsidi yang membuat kelangkaan di masyarakat.

Baca Juga: KLH Segera Tindaklanjuti Laporan Tambang Nikel di Raja Ampat

Akhirnya, Prabowo turun tangan meminta Bahlil memperbolehkan kembali pengecer menjual gas subsidi sembari dinaikkan statusnya sebagai subpangkalan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahaladia. [instagram]

Menurut Said, kebijakan Bahlil membuat gaduh di masyarakat. Karena kebijakan baru tersebut belum diuji.

"Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah," ujarnya lagi.

Baca Juga: Wamen ESDM soal UMKM Dapat Alokasi Khusus LPG 3 Kg Agar Distribusi dari Pangkalan Terukur

Kasus ini menjadi contoh bahwa masih ada menteri di kabinet Prabowo tertatih-tatih. Tidak bisa mengikuti kecepatan Prabowo bekerja.

Meski begitu, evaluasi kinerja menteri dan kaitan dengan reshuffle kabinet tetap ada di tangan Kepala Negara.

"Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak direshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai Asta Cita sebagai mimpi presiden," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan reshuffle kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja pemerintahan saat menghadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan Jakarta.

Prabowo menegaskan dirinya tak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran kabinet yang tak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," kata Prabowo kepada wartawan di Istora Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2025) kemarin.

"Mau lebih jelas lagi?" sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih. Untuk itu, Prabowo ingin semua pejabat negara betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pihak Istana memperjelas bahwa peringatan ini bukan peringatan yang pertama kali disampaikan oleh Kepala Negara.

“Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silakan di luar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” tutur Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

“Jadi ini bukan yang pertama. Jadi Presiden senantiasa tuh memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan,” sambungnya.

Hasan menyatakan, sejauh ini Kabinet Merah Putih dalam kondisi baik dan penuh dengan apresiasi. Isu pergantian pejabat pun dinilai menjadi kurang relevan.

“Ya itu kan framing dari teman-teman saja. Dalam rapat paripurna terakhir, menjelang 100 hari pemerintahan waktu itu Presiden memberikan apresiasi dalam rapat kabinet. Memberikan apresiasi yang sangat bagus kepada anggota kabinet. Karena sudah menjalankan arahan-arahan Presiden, sudah bekerja dengan baik dan itu tercermin dalam approval rating kan,” jelas dia