Layani Aduan soal THR, Kemnakertrans Sediakan Posko

Forumterkininews.id, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan dan transmigrasi (Kemnakertrans) menyediakan Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR. Hal ini agar pembayaran THR berjalan dngan sesuai.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dan transmigrasi Anwar Sanusi di Jakarta mengatakan itu di Jakarta, Sabtu (15/4).

Posko THR yang telah dibuka sejak 28 Maret 2023 ini telah memberikan 1.988 layanan. Hal ini meliputi 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan.

Baca Juga: Tegas! Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Politisasi Agama di Pemilu

"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan tahun 2023,” katanya.

Anwar menjelaskan posko THR ini mengintegrasikan posko di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id.

Sementara itu, Anwar menuturkan 1.050 layanan konsultasi tersebut merupakan rekapitulasi layanan konsultasi Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 sampai 14 April 2023 di 34 provinsi.

Baca Juga: Di WWF ke-10, Indonesia Siap Gaungkan Penyelamatan Air Bersih

Sedangkan 938 layanan aduan merupakan rekapitulasi layanan aduan Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 s.d 15 April 2023 yang mencakup 669 perusahaan.

“Dari 938 aduan tersebut 23 di antaranya telah ditindaklunjuti,” ujarnya.

Secara rinci, 938 aduan ini terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan. 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan, dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.

Dari sisi sebaran, di Provinsi Aceh terdapat tiga aduan; Provinsi Sumatera Utara 16 aduan, Sumatera Barat 16 aduan dan Riau 16 aduan. Kemudian Jambi delapan aduan dan Sumatera Selatan 17 aduan.

Kemudian di Bengkulu nol, Lampung tiga aduan, Kepulauan Bangka Belitung empat aduan, Kepulauan Riau 12 aduan. DKI Jakarta 312 aduan, Jawa Barat 217 aduan, Jawa Tengah 106 aduan, DIY 25 aduan, Jawa Timur 52 aduan dan Banten 76 aduan.