FTNews – Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi harus menuntaskan tiga dosa pendidikan. Dosa itu yakni kekerasan seksual, perundungan, intoleransi di satuan pendidikan.
Hal itu menjadi salah satu desakan dalam catatan akhir tahun 2023 Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, jalan untuk menuju pendidikan Tanah Air yang berkualitas masih terjal dan berliku.
“Perlu segera tindaklanjut untuk membenahi dan mengakselerasi kualitas pendidikan Tanah Air,†katanya di Jakarta, Sabtu (30/12).
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat hingga Mei 2023 terdapat 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
Kemudian, dari Januari hingga September 2023 ada 23 kasus perundungan di satuan pendidikan. Dalam kasus ini, ada siswa yang meninggal dunia.
Atas kondisi ini pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk pencegahan dan penanganan. Permendikbud No 46 Tahun 2023 untuk mencegah perundungan dan kekerasan di satuan pendidikan.
Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G Feriyansyah, mendorong agar impelementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 harus dikawal sampai ke sekolah dan madrasah.
Karena amanat permendikbud tersebut harus segera terbentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) paling lama 6 bulan setelah peraturan terbit.
Artinya Januari 2024 semua sekolah dan madrasah di Indonesia yang berjumlah lebih dari 300.000 semestinya sudah membentuk TPPK dan memahami tupoksinya.
Faktanya, hingga akhir Desember 2023 ini sekolah hanya membentuk dan menunjuk tim saja. “Karena ditekan oleh dinas pendidikan yang kejar tayang, tanpa mengerti harus berbuat apa dan melakukan tindak lanjut seperti apa,†imbuhnya.
Di madrasah lebih tak tersentuh lagi, belum ada dan belum disosialisasikan regulasi pencegahan kekerasan ini.
