Pegiat Demokrasi akan Laksanakan Silaturahmi Kebangsaan 14 Oktober, Sebut Nama Jokowi

Pegiat demokrasi akan melaksanakan agenda Silaturahmi Kebangsaan pada 14 Oktober mendatang. Acara ini adalah forum diskusi yang diklaim akan diikuti oleh ratusan orang, seperti pegiat demokrasi, budayawan, agamawan, purnawirawan TNI-Polri dan lainnya.

Adapun Silaturahmi Kebangsaan akan dihelat pada 14 Oktober 2024 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan.

Ketua pelaksana, Faizal Assegaf mengatakan agenda Silaturahmi Kebangsaan tersebut akan berfokus pada upaya mengembalikan hak-hak masyarakat yang dinilai telah dirampas dalam satu dekade Presiden Jokowi memimpin.

Baca Juga: Di Rakornas BNPB, Kapolri Bicara Langkah Konkret Manajemen Risiko Bencana

"Kami lakukan sebagai peringatan tidak boleh lagi ada kekuasaan seperti ini," kata Faizal dalam konferensi pers Silaturahmi Kebangsaan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Ketua Pelaksana Acara Silaturahmi Kebangsaan 14 Oktober, Faizal Assegaf (kedua kanan) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). FTNews/Muhamad Nur Alfiyan

Faizal menyebut ketua umum partai dan tokoh bangsa juga diundang. Mereka adalah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono; Presiden ke-lima Megawati Soekarnoputri; dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Rencananya Prabowo akan diundang untuk menyampaikan pidato singkat ihwal kondisi pemerintahan hari ini dan solusi kebangsaannya.

Baca Juga: Polisi Turunkan Paksa Lima Drone di Sirkuit Mandalika

"Surat undangan sudah kami sampaikan hari ini, baik melalui partai maupun pemberitaan media massa," ujar dia.

Panitia lain, yaitu Said Didu mengklaim bakal terdapat 300 lebih tokoh dari pelbagai kalangan yang akan hadir dan memyampaikan pidato politiknya guna menuntut pertanggung jawaban pemerintahan Jokowi.

"Kita bergabung, kompak dan meminta Presiden Jokowi bertanggung jawab terhadap kondisi politik hari ini," kata dia.

Pertanggungjawaban yang dimaksud mencakup, antara lain, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2024.

Pakar Hukum Tata Negara Harun dalam acara Silaturahmi Kebangsaan 14 Oktober 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). FTNews/Muhamad Nur Alfiyan

Menurut Didu, pencalonan Gibran yang dianggap melanggar etika dinilai telah merusak martabat demokrasi yang selama ini dibangun dan dijaga dengan pengorbanan darah dan keringat bangsa.

"Kami menuntut agar Gibran dibatalkan proses pelantikannya," ujar Didu.

Faizal melanjutkan, undangan itu juga meminta para tokoh untuk hadir dalam agenda puncak yang akan dihelat pada 28, Oktober mendatang.

Pakar Telematika Roy Suryo dalam acara Silaturahmi Kebangsaan 14 Oktober 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). FTNews/Muhamad Nur Alfiyan

Tanggal tersebut dipilih sebagai momen kebangkitan pemuda Indonesia yang merepresentasikan semangat dan perjuangan merebut kembali muruah demokrasi.

"Acara tanggal 28 di KPK, kami harap Ibu Megawati hadir langsung," ucap dia.