FTNews – Sejumlah akademisi dan guru besar dari beberapa universitas belakangan kian ramai menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mengkritik sikap Jokowi terhadap perkembangan politik nasional jelang Pemilu 2024.
Meresponse hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai saran dan kritik tersebut merupakan konsekuensi negara demokrasi. Kata Doli, kritik dan saran yang mereka sampaikan juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah saat ini.
â€Saya kira apa yang di sampaikan, kritik ataupun saran, itu baik untuk pemerintah. Itulah (konsekuensi) sebagai negara menganut sistem demokrasi. Tentu itu menjadi bahan masukan buat pemerintahan dan buat kita semua,â€ujar Doli dalam keterangannya, Selasa (6/2).
Doli menjelaskan Indonesia sebagai negara yang demokratis haruslah menghargai setiap pendapat, dan memberikan ruang yang terbuka terhadap pendapat tersebut.
â€Saya kira negara kita negara yang demokratis. Dan pak Presiden Jokowi selama ini memberikan ruang yang cukup terbuka buat siapa saja untuk menyampaikan apa saja. Termasuk juga apa oleh elemen masyarakat, terakhir para guru besar itu kan diterima dengan baik,†imbuhnya.
Ramai-ramai Kritik
Sebagai informasi, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada (UGM).
Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.
Rektor UII Prof. Fathul Wahid membacakan langsung pernyataan itu di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2).
Dalam pernyataannya, UII menganggap Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.
Sebelumnya, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik Jokowi.
Aspirasi para akademisi ini terlontar dalam bentuk petisi yang di bacakan pada Rabu (31/1) di Balairung UGM.
Di sisi lain, Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil. Mereka ikut mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.
Selain itu, mereka juga mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
