Kejati DKI Panggil Anak Buah Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan

Hukum

Sabtu, 20 November 2021 | 00:00 WIB
Kejati DKI Panggil Anak Buah Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan

Forumterkininews.id, Jakarta - Tim jaksa penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta akan memanggil seluruh pihak terkait dugaan korupsi pembebasan lahan yang lokasinya di wilayah Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

rb-1

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Abdul Qohar mengatakan bahwa pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang akan dimintai keterangan pekan depan dalam rangka pengumpulan data dan alat bukti.

"Tindak lanjut dari surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi, Aspidsus akan mengundang para pihak, termasuk dari Dinas Pertamanan dan Hutan (Kota Administrasi Jakarta Timur) untuk dilakukan permintaan keterangan pada minggu depan," kata Qohar kepada Forumterkininews.id, saat dihubungi, Jumat (19/11/2021).

Baca Juga: Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan Minta JPU Ajukan Banding

rb-3

Seperti diberitakan sebelumnya, penyelidikan pembebasan lahan di Cipayung merupakan respon cepat Kajati DKI Febrie Diansyah menindaklanjuti perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pemberantasan mafia tanah.

Febrie langsung mengeluarkan surat perintah penyelidikan dengan Nomor: Peint-2709/M.1/11/2021 tanggal 17 November 2021.

"Lokasi tanah berada di Cipayung tahun 2018 yang berpotensi kerugian negara," kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keteranganya kemarin.

Baca Juga: TMII Berwajah Baru dan Jadi Lokasi Pameran KTT ke-43 ASEAN

Namun karena masih penyelidikan, pihaknya belum bisa menjelaskan secara gamblang terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pasalnya akan menganggu penegak hukum  dalam menangani kasus tersebut.

"Karena masih tahap penyelidikan, jadi informasi yang dikecualikan dalam UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), maka belum bisa disampaikan secara detail," kata Leonard.

Tag Hukum Headline Kejati DKI Jakarta cipayung Dinas Pertamanan dan Hutan Korupsi pembebasan lahan

Terkini