Polemik PBNU Memanas, Forum Sesepuh Turun Tangan: Pemakzulan Yahya Staquf Cacat Hukum
Pertemuan tertutup para sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (6/12/2025), menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait polemik internal PBNU.
Forum yang dihadiri para kiai sepuh dari berbagai wilayah ini merupakan respons atas memanasnya situasi setelah munculnya keputusan pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.
Baca Juga: Heboh Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming di DPR, Golkar Respons Begini
Sikap Tegas Sesepuh NU Tolak Pemakzulan Ketua Umum
Dalam forum tersebut, para sesepuh menegaskan bahwa langkah pemakzulan yang dilakukan sebagian unsur Syuriyah dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
Oleh sebab itu, keputusan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat dijadikan pijakan perubahan struktur kepengurusan.
Baca Juga: Ambisi Kuasai Gaza Berujung Rencana Pemakzulan, Trump Terancam Lengser
Forum sepuh menilai dinamika yang terjadi belakangan ini berpotensi memicu perpecahan yang lebih besar apabila tidak segera ditangani.
Karena itu, seluruh persoalan, baik terkait dugaan pelanggaran, kebijakan kontroversial, maupun keputusan yang dianggap keliru, diminta untuk diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi.
Para kiai senior menegaskan bahwa langkah penyelesaian harus dilakukan secara berjenjang, mengacu pada aturan resmi NU, bukan melalui manuver sepihak ataupun keputusan di luar jalur organisasi.
Kiai Sepuh Nu Tebuireng Anggap Pemakzulan Ketum Tak Sah
Imbauan Penundaan Pleno PBNU dan Seruan Menjaga Keharmonisan
Salah satu poin yang menjadi perhatian besar adalah rencana pelaksanaan pleno PBNU pada 9–10 Desember 2025 untuk menetapkan Penjabat (Pj) Ketua Umum.
Forum sepuh mendorong agar agenda tersebut dibatalkan atau minimal ditunda sampai seluruh konflik dan klarifikasi dituntaskan.
Penundaan dianggap penting agar proses transisi kepemimpinan tidak dilakukan ketika situasi internal NU sedang tidak kondusif dan rentan menimbulkan gesekan.
Selain mengeluarkan sikap tegas, forum juga menyerukan seluruh elemen NU untuk mengendalikan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperkeruh suasana.
Para tokoh sepuh mengingatkan bahwa NU sebagai jam’iyah besar harus tetap menjadi teladan dalam menjaga harmoni, sekalipun menghadapi perbedaan pandangan di internal organisasi.
Seruan ini disampaikan untuk mencegah konflik melebar ke tingkat daerah serta menjaga stabilitas jam’iyah yang memiliki jutaan warga.
Persoalan ini mencuat setelah sebagian unsur Syuriyah mengeluarkan keputusan pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU.
Keputusan tersebut menimbulkan polemik karena dituding melanggar mekanisme organisasi. Hal ini memicu reaksi dari berbagai pihak dan membuat para sesepuh memandang perlunya ruang pertemuan khusus guna meredam gejolak.
Forum Tebuireng hadir sebagai wadah mempertahankan marwah organisasi sekaligus mengembalikan penyelesaian masalah ke jalur yang benar, yaitu melalui musyawarah dan ketetapan AD/ART.
Pertemuan para sesepuh NU di Tebuireng menjadi titik penting dalam upaya menenangkan dinamika internal PBNU.
Dengan empat sikap utama: menolak pemakzulan, menegaskan mekanisme penyelesaian internal, meminta penundaan pleno, serta mengimbau ketenangan, forum berusaha menjaga agar jam’iyah tetap solid dan tidak terpecah oleh perbedaan.
Ke depan, keberhasilan penyelesaian konflik ini akan sangat ditentukan oleh kesediaan seluruh pihak untuk menghormati mekanisme organisasi, merawat persatuan, dan mengedepankan musyawarah sebagai jalan keluar.
