Rencana Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto, NU dan Muhammad Satu Suara

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kompak menyatakan keberatan atas rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Wacana tersebut menuai kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip integritas moral yang harus melekat pada seorang pahlawan. Bagi NU dan Muhammadiyah, gelar pahlawan tidak bisa diberikan kepada sosok yang memiliki rekam jejak pelanggaran hukum.

Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Usman Hamid menyatakan, pahlawan sejati adalah mereka yang teguh menjaga nilai kebenaran hingga akhir hayatnya. Usman menilai status hukum Soeharto menjadi problem besar yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga: Dapat Penolakan soal Polemik Gelar Pahlawan Soeharto, Muhammadiyah Sarankan Bangun Dialog

“Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa, entah itu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, atau korupsi, sulit diletakkan sebagai pahlawan,” ujar Usman dalam keterangannya.

Ia menyoroti bahwa dugaan kasus korupsi yang melibatkan Soeharto tidak pernah tuntas hingga akhir masa kekuasaan dan akhir hayatnya.

Baca Juga: Kontroversi Usulan Pahlawan: Soeharto Hingga Marsinah

“Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi. Bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia,” jelasnya.

Menurut Usman, gelar pahlawan semestinya diberikan kepada sosok yang berani menegakkan moral dan membela kepentingan rakyat tanpa cela.

“Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur, Soeharto disandingkan dengan Marsinah,” kata Usman. Menurutnya, upaya menyandingkan Soeharto dengan tokoh-tokoh tersebut merupakan bentuk pengaburan nilai moral dan sejarah bangsa.

Muhammadiyah tidak setuju dengan wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. [Muhammadiyah]

Usman mengingatkan pemerintah bahwa pemberian gelar pahlawan pada Soeharto berpotensi menjadi simbol berakhirnya era reformasi. Ia menyebut wacana ini sebagai upaya “mencuci dosa” rezim Orde Baru.

Sementara dari NU, penolakan juga datang dari Mustasyar PBNU, KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. Ia menegaskan bahwa dirinya menolak gagasan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto.

Gus Mus mengingat pengalaman kelam para kiai dan ulama pesantren pada era Orde Baru. Ia menyebut banyak tindakan tidak adil yang dialami para ulama saat itu.

“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ujar Gus Mus, dikutip dari NU Online, Jumat (7/11/2025).

Nahdlatul Ulama (NU)

“Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” tambahnya. Gus Mus menilai masih banyak pejuang bangsa yang ikhlas tidak meminta gelar apa pun.

“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelasnya.

Menurut Gus Mus, warga NU yang mendukung Soeharto diberi gelar pahlawan perlu memahami kembali sejarah masa lalu. Baginya, dukungan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sisi kelam rezim Orde Baru.