Tak Miliki Landasan Hukum, PDIP Tolak Usulan Cak Imin

Forumterkininews.id, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritisi usul penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Sekretariat Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai, usulan pemilu ditunda 1-2 tahun tak memiliki landasan hukum kuat. Pangkalnya, bertentangan dengan  UUD 1945. Dimana UU 1945 mengamanatkan "pesta demokrasi digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) setiap lima tahun sekali.

"Dengan demikian, tidak ada sama sekali ruang penundaan pemilu," ucap Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2).

Baca Juga: Densus Tangkap Warga Lampung yang Adakan Jihad Global

Apalagi, Hasto mengingatkan, sumpah presiden memuat kewajiban memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undang berlaku. Selain itu, tambahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah berulang kali menolak usulan memperpanjang masa jabatannya ataupun menunda pemilu.

"Periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi. Kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik," tuturnya.

"Jadi, daripada berpikir menunda pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu (2024)," pungkas Hasto.

Baca Juga: Usut Kematian Dante, 38 Saksi dan Ahli Diperiksa

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun.

Usulan tersebut ia sampaikan karena ekonomi masyarakat menurut dia belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Menurut dia, pelaksanaan Pemilu yang rencananya akan digelar pada Februari 2024 itu juga berpotensi menimbulkan konflik karena pandemi.