Ibu Kota Pindah, Pramono Anung Usulkan Pemanfaatan Gedung Kementerian 

FTNews - Calon gubernur Jakarta nomor nomor urut 3 Pramono Anung berencana memanfaatkan gedung kementerian untuk menarik investasi, sepeninggal ibu kota ke Kalimantan.

Hal ini disampaikannya setelah berziarah di makam KH Zainuddin MZ, Kramat Pela, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

“Itu menjadi opportunity baru bagi pemerintah jakarta kalau kemudian dikelola secara baik sehingga akan menarik bagi investor baru,” jelasnya kepada wartawan.

Baca Juga: Pengalaman Unik Prabowo Subianto dengan Angka 8

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung belanja masalah warga di kawasan Pesanggrahan, Jakarta, Selasa (1/10). Foto: Antara

Ketika pindah ke IKN, kata politikus PDIP ini, gedung kementerian akan kosong. Maka, lebih baik dikelola oleh pemerintah provinsi.

“Maka gedung gedung itu kan akan dikelola oleh pemerintah jakarta. Nah apakah bentuknya dalam hibah,” ucapnya.

Baca Juga: Lagi, Bareskrim Sita Uang Rp1,88 Miliar Milik Indra Kenz

Sebab, lokasinya berada di tempat-tempat strategis yang cocok untuk keperluan bisnis dan ekonomi.

“Kemudian karena tempatnya di prime semua di tempat tempat yang luar biasa strategisnya,” tambahnya.

Dilansir dari laman Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, terdapat sekitar 600 gedung yang terdiri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta maupun Kota Administrasi.

Ini belum ditambah dengan jumlah 31 gedung kementerian yang seluruhnya berpusat di Jakarta.

Direktur Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan, menyatakan bahwa untuk membiayai proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang menggunakan anggaran APBN, pemerintah akan memanfaatkan dana dari aset negara. Terutama, aset yang terletak di Jakarta.

Pramono Anung-Rano Karno. Foto: Antara

Aset-aset tersebut meliputi gedung-gedung Kementerian dan Lembaga, serta istana negara, yang direncanakan akan disewakan untuk mendukung pendanaan proyek besar ini.

"Aset yang di Jakarta itu kami optimalkan supaya bisa mendapatkan dana untuk pembangunan di Ibu kota baru. Tidak selalu dijual, bisa juga kita kerja samakan dengan diberi waktu 30 tahun atau beberapa tahun, nanti uangnya digunakan di sana," ujarnya dalam media briefing DJKN, Jumat (26/11/2021).