KPK Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Material Kapal di Kemenhan 

Forumterkininews.id, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan material pembangunan kapal angkut di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengadaan material pembangunan Kapal Angkut Tank-1 dan Kapal angkut Tank-2 TNI AL Tahun 2012-2018," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (20/1).

Ketujuh saksi yang dipanggil hari ini untuk menjalani pemeriksaan, yakni Legowo Budi Harjo selaku Pimpinan Proyek Kapal AT2 dari tahun 2013-2020, Nanang Hamdani Basnawi selaku Direktur Utama PT Bumiloka Tegar Perkasa.

Baca Juga: Rizky Billar Bermanuver Tunjuk Hotma Situmpul jadi Kuasa Hukumnya

Kemudian, Nurwasiah selaku Staf Keuangan PT BTP, Riry Syeried Jetta selaku mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Sugeng Riyadi selaku kurir di PT Bumiloka Tegar Perkasa.

Dan Syamsul Sidik selaku Koordinator Penyelesaian Pembangunan Kapal Baru Proyek Kapal AT1, AT2, dan Kapal Perintis 750 DWT di lingkungan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) periode 1 Juli 2018--30 September 2019, serta Tjahyadi DP Manulang selaku Direktur Utama PT DKB tahun 2014-2015.

Ali menjelaskan penyidikan dilakukan setelah tim penindakan KPK menemukan dugaan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup.

Baca Juga: Polres Tebing Tinggi Ciduk Dua Pengedar Narkoba di Sumut

Ia mengatakan bahwa sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut dan akan segera diumumkan setelah proses penyidikan dan barang bukti dinyatakan cukup.

"KPK akan secara resmi mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan setelah progres pengumpulan alat bukti yang dilakukan tim penyidik kami anggap cukup," ungkap Ali.

Lebih lanjut Ali juga mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses penyidikan dan memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur.

"Kami mempersilakan masyarakat untuk mengawasi dan mengawal penyidikan perkara ini dan kami pastikan seluruh proses penyidikan nya berjalan sesuai mekanisme aturan hukum," tandasnya.