Prof Juanda: Baca Putusan MK harus Utuh, tak Ada Larangan Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof Dr Juanda turut menyampaikan pandangannya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No...
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof Dr Juanda turut menyampaikan pandangannya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No...
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penugasan anggota Polri di jabatan sipil menuai polemik. Ini lantaran masing-masing pihak memiliki penafsiran...
Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberian Hak Guna Lahan paling lama 95 tahun dan dapat diperpanjang 95 tahun sehingga totalnya menjadi 190 tahun seba...
Pengujian Pasal 21 Undang Undang Tipikor di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini berada pada tahap sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi/ahli. Para aka...
Pemerintah saat ini tengah mempelajari lebih dulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru yang melarang Wakil Menteri (Wamen) rangkap jabatan. T...
Pedangdut Lesti Kejora membeberkan sengkarut perseteruannya engan pencipta lagu Yoni Dores di depan para hakim Mahkamah Konstitusi. Di depan hakim, Le...
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal langsung disikapi Nasdem. Dewan Pimpinan Pusat (D...
UU Hak Cipta merupakan administrative penal law yang berarti pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium) sehingga penyelesaian sengketa...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang konstitusional adalah dengan memisahkan peny...
Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI Perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan urgensi nasional terkait upaya melindungi dan menyelamatkan WNI ka...
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menggratiskan pendidikan das...
Negara tidak boleh melibatkan diri dalam pengelolaan ibadah zakat umat Islam. Juga, tidak melibatkan diri dalam pengelolaan keuangan keagamaan umat la...
Mulai Jumat (9/5/2025) pagi ini, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar 11 sidang gugatan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Un...
Anggota DPR dipilih pemohon dan berharap anggota yang dipilih mampu mempertanggungjawabkannya selama lima tahun. Namun Pasal 239 ayat 2 huruf d UU No...
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan kesiapannya untuk beradaptasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengoreksi sejumlah pasal...
Mahkamah Konstitusi menyatakan, kritik dalam kaitan dengan Pasal 27A UU 1/2024 merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang b...
Pengaturan tindakan menyebarkan berita bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat, sebag...