Akademisi Sumut Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Sumatera jadi Bencana Nasional

Penanganan bencana banjir dan longsor dahsyat yang melanda wilayah Sumatera dinilai belum maksimal.

Bencana yang terjadi sejak 25 November 2025 itu menerjang tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar-besaran.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 20 Desember 2025, tercatat sebanyak 1.090 orang meninggal dunia, 186 orang hilang, sekitar 7.000 orang luka-luka, serta 147.236 unit rumah rusak parah atau terbenam lumpur. Selain itu, berbagai infrastruktur publik turut mengalami kerusakan berat.

Baca Juga: Amankan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Polda Sumut Kerahkan 12 Ribu Personel dan Siapkan 167 Pospam

Namun hingga kini, Pemerintah Pusat belum menetapkan bencana tersebut sebagai Bencana Nasional.

Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto juga menolak bantuan internasional, kebijakan yang memicu kekecewaan dan tanda tanya besar dari masyarakat, khususnya warga terdampak.

Akademisi di Sumut heran mengapa pemerintah tak tetapkan bencana nasional. [Istimewa]Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah akademisi dari berbagai universitas di Sumatera Utara menyampaikan sikap tegas. Mereka mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan Bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional.

Baca Juga: Terima B1-KWK dari Hanura, Edy Rahmayadi: Jadi Tambahan Semangat

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Dr. Azmiati Zuliah, S.H., M.H., menegaskan bahwa bencana yang terjadi telah menelan banyak korban, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Bencana ini sudah menjadi masalah kemanusiaan. Korban terus berjatuhan, tetapi sampai sekarang Bencana Nasional belum juga ditetapkan. Ada apa sebenarnya? Kami mendukung dan mendesak agar Bencana Sumatera ditetapkan sebagai Bencana Nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat 26 Desember 2025.

Ia juga mempertanyakan sikap pemerintah yang menolak bantuan internasional.